Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
RIDWAN Kamil gelisah. Setelah hampir satu setengah tahun memimpin Jawa Barat, dia merasa ada ketidakadilan yang dirasakan warga dan daerahnya.
"Kami mengalami ketidakadilan dari sisi fiskal. Dengan penduduk mencapai 50 juta jiwa tahun ini, alokasi anggaran dari pemerintah pusat lebih kecil daripada yang diterima Jawa Timur yang berpenduduk 38 juta jiwa dan Jawa Tengah yang jumlah warganya 34 juta orang," keluh Emil kepada sejumlah anggota DPR dan tokoh asal Jawa Barat, di Jakarta, Rabu (12/2) malam.
Jawa Barat menerima dana transfer ke 27 kabupaten dan kota total sebesar Rp48,3 triliun. Sementara ke Jawa Tengah dengan 35 kabupaten dan kota mendapat kucuran Rp48,8 triliun dan Jawa Timur yang memiliki 38 kabupaten dan kota kebagian Rp54,4 triliun.
Dia mengakui sedikitnya jumlah kabupaten dan kota menjadi penyebabnya. "Oleh karena itu, Jawa Barat perlu dimekarkan. Idealnya, dari sekarang 27 menjadi 40 kabupaten dan kota," ungkap mantan Wali Kota Bandung itu.
Emil pun berharap para anggota DPR RI dari Jawa Barat bisa lebih memperjuangkan pendirian daerah otonom baru (DOB). Moratorium daerah otonom baru yang diputuskan pemerintah pusat jelas merugikan Jawa Barat.
Padahal, Emil mengklaim keberadaan DOB selalu berhasil dalam menyejahterakan masyarakat. "Di Jawa Barat ada Cimahi, Pangandaran, Banjar. Semua DOB-nya berhasil," tegasnya.
Untuk itu, dia meminta pemerintah pusat tidak menyamakan perkembangan DOB di provinsi lain dengan di Jawa Barat. "DOB di luar Jawa memang banyak yang tidak berhasil. Tapi, jangan gara-gara di sana, kita ketempuhan."
Saat ini, ada enam calon DOB di Jabar yang sudah memenuhi syarat. Semula ada usulan 21 DOB, 15 di antaranya sudah dilengkapi dengan dokumen, dan enam sudah mengikuti prosedur final.
Dalam menanggapi keluhan sang gubernur, anggota DPR RI dari Jawa Barat, Agun Gunanjar menilai hal itu bisa diselesaikan dengan peningkatan proses negosiasi. "Bagi kami, politisi, yang lebih utama itu negosiasi."
Nurul Arifin, anggota dewan lainnya, sepakat warga dan tokoh Jabar harus lebih kompak. "Itu akan jadi modal." (BY/Van/N-2)
Mereka memiliki komitmen bersama dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang berbasis tata kelola yang baik dan prinsip keberlanjutan.
Melalui aplikasi Sapawarga, masyarakat dapat mengetahui informasi terkini perihal mudik di Jabar hingga jalur mudik yang aman
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi beri pengecualian larangan motor bagi siswa di pelosok. Aturan resmi berlaku tahun ajaran 2026/2027 dengan syarat ketat. Cek rinciannya.
Apabila surat tersebut tidak ditanggapi dalam 21 hari kerja, maka pihaknya akan melanjutkan upaya hukum melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan skema kompensasi bagi pengemudi angkutan lokal sebagai langkah untuk mengurangi potensi kemacetan selama arus mudik
Seorang ibu di Subang, Jawa Barat kini harus berhadapan dengan hukum setelah menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri yang masih berusia enam tahun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved