Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
PEMKAB Blora, Jawa Tengah akan menggelar uji kompetensi terhadap ribuan guru tidak tetap. Uji kompetensi ini untuk melihat kemampuan sebelum pemberian surat keputusan pengangkatan dan pendapatan.
Sebelumnya para GTT telah menemui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk mendesak segera mendapat kepastian tentang SK pengangkatan. Bahkan Pemrov Jateng telah berjanji untuk memberikan kesejahteraan bagi GTT dan pegawai tidak tetap (PTT) dengan pendapatan sebesar upah minimal kabupaten/kota (UMK).
Bupati Blora Djoko Nugroho mengatakan sebelum menurunkan SK pengangkatan dan pendapatan kepada GTT, akan dilakukan uji kompetensi agar dapat diketahui kemampuan dan kualitas para guru tersebut.
Perwakilan GTT menghadap ke Gubernur, lanjut Djoko Nugroho, dengan tujuan minta tanda tangan SK-nya oleh Bupati dan minta tunjangan pendapatan. Sedangkan khusus untuk pendapatan sudah dikoordinasikan dengan sekretaris daerah sesuai UMK.
"Ada teman-teman perwakilan GTT kita yang sowan ke Pak Gubernur, ya enggak apa-apa karena gubernur bapak mereka," kata Djoko Nugroho usai melakukan pertemuan dengan seluruh kepala sekolah SMP Negeri, Pengawas dan Dewan Pendidikan Blora.
"Repotnya mereka tidak mau lakukan uji kompetensi. Dengan tahapan seleksi ini saya ingin tahu apakah SK yang diberikan sesuai," imbuhnya.
Bupati menegaskan tidak akan memberikan SK kepada GTT yang tidak lolos uji kompetensi. Oleh karena itu untuk memastikan kualitas pendidikan di Blora, para guru yang memberikan pendidikan kepada anak-anak, harus punya kompetensi.
Kepala Dinas Pendidikan Blora, Hendi Purnomo mengungkapkan saat ini secara teknis sedang menyiapkan tahapan uji kompetensi untuk para GTT K2 maupun non K2, yang tidak lama lagi akan dilaksanakan dengan bekerjasama Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).
baca juga: Hadapi Musim Hujan, BPBD Flotim Tingkatkan Koordinasi
Uji kompetensi untuk GTT tersebut, lanjut Hendi, akan dilaksanakan setelah tes CPNS. Namun sesuai dengan kemampuan anggaran akan dilakukan terhadap 1.500 orang pada tahap pertama dengan syarat lulusan S1 dan untuk PTT minimal SLTA.
"Setelah lolos uji kompetensi dan mendapatkan SK pengangkatan pendapatan mereka dapat naik 100-200 persen dari sebelumnya," imbuhnya. (OL-3)
Keresahan terkait dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi para guru.
PRESIDEN Prabowo Subianto akan memberikan paket stimulus untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan total alokasi anggaran sebesar Rp24,44 triliun
MK mewajibkan negara menggratiskan pendidikan dasar 9 tahun dari SD hingga SMP. Muncul pula ketakutan dari para guru, khususnya guru honorer yang takut gajinya menunggak atau dipotong.
Susatyo mengatakan personel gabungan tersebut terdiri atas Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan kembali memenangkan gugatan sengketa seleksi PPK Langkat Tahun 2023.
Orang tak dikenal (OTK) menembak Andarias Tanna, 44, guru honorer yang tinggal di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah hingga tewas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved