Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa roadshow ke kementerian dan lembaga di pusat,dengan mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jawa Timur selama tiga hari. Dalam roadshow ini, Khofifah melakukan pertemuan dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Agenda di Jakarta itu keinginan Khofifah untuk memastikan bahwa 218 proyek yang akan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) akan disahkan pada 20 Januari mendatang. Nilai megaproyek itu Rp297 triliun.
"Sebanyak 218 proyek yang tercantum dalam Perpres 80/2019, hari ini terkonfirmasi semuanya masuk dalam RPJMN 2020. Secara keseluruhan semua sudah klop, namun dalam diskusi tadi ada pengembangan-pegambangan. Contohnya seperti pembangunan Pelabuhan Probolinggo,” kata Gubernur Jatim Gubernur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Rabu (15/1).
Tahap awal Khofifah bertemu dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Dalam lawatannya tersebut, Gubernur Khofifah didampingi Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, dan Ketua DPRD Jawa Timur serta Sekda Prov dan beberapa OPD membawa misi terkait pelaksanaan Perpres 80/2019 tentang Percepatan Pembangunan Perekonomian Jawa Timur kepada beberapa Kementerian kordinator dan kementerian teknis lainnya.
Kementerian Bappenas menurut Gubernur Khofifah sebagai pintu masuk semua perencanaan pembangunan nasional, sehingga kunjungan ke Bappenas menjadi pembuka jalan untuk kunjungan ke Kementerian lainnya.
"Jika sudah masuk ke dalam RPJMN maka sudah mengalir ke seluruh Kementerian," jelas Gubernur Khofifah.
Tidak hanya sampai di situ. Khofifah juga menjelaskan jika tahap selanjutnya adalah memastikan bahwa 218 proyek tersebut juga akan masuk pada RKP tahun 2021.
Khofifah berjanji akan terus memaksimalkan realisasi Perpres 80/2019 ini sebagai pintu masuk percepatan pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan, bahkan percepatan perwujudan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur harus bisa menyatu. Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo tentang bagaimana suatu proyek harus bisa memiliki dampak langsung ke masyarakat.
Kedepannya setelah roadshow Kementrian selesai, Gubernur beserta jajarannya akan langsung turun ke lima Bakorwil di Jatim untuk kemudian dilanjutkan pertemuan dengan para investor.
baca juga: Kader Nasdem Dolvianus Kolo Gandeng Agustinus di Pilkada TTU
Demi mendukung sistem kerja yang dituntut paralel tersebut, orang nomor satu di Jawa Timur ini menuturkan bahwa di sinilah peran Provincial Project Management Office (PPMO) sangat diperlukan. Pemprov Jatim telah menyiapkan posko PPMO di Bappeda dan diharapkan bisa membantu kelancaran ke-218 proyek sesuai lampiran Perpres 80/2019. Dengan jumlah penduduk mencapai 15% dari total penduduk Indonesia, Khofifah menyatakan keoptimisannya bahwa melalui percepatan pembangunan di Jawa Timur akan memberi dampak positif bagi peningkatan perekonomian nasional.(OL-3)
Baznas menyalurkan bantuan program Zmart Pesantren untuk 10 Pondok Pesantren di wilayah Jawa Timur.
Tujuh lokasi tambahan, yakni di Kabupaten Ponorogo, Jember, Bojonegoro, Tuban, Gresik, Pamekasan, dan Kota Pasuruan.
Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memastikan 12 dari 19 Sekolah Rakyat (SR) di Jawa Timur mulai beroperasi Senin (14/7). Sekolah tersebar di sejumlah daerah di Jawa Timur.
MUSIM tanam melon tahun ini di sejumlah wilayah sentra produksi Jawa Timur menunjukkan tantangan yang signifikan.
Kedatangan mereka ke Jatim patut mendapat apresiasi dan rasa bangga atas prestasi para pelajar asal Papua penerima Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak warga Jawa Timur yang bermukim di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas SDM
Pembangunan Jakarta bisa dilakukan kalau semua pihak bersama-sama memberikan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KAWASAN Pelabuhan Labuan Bajo kian bersolek. Wilayah tersebut kini mulai mengubah rupanya menjadi salah satu destinasi wisata.
Camat dan lurah diminta untuk memetakan titik-titik prioritas yang dapat dijadikan lokasi pelaksanaan program padat karya.
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved