Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pangkalpinang mencatat hingga periode Oktober-Desember jumlah peserta BPJS Kesehatan Mandiri yang turun ke kelas tiga mencapai 1.035 Kepala Keluarga (KK). Kepala Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Pangkalpinang. Galih Mardi Ismiansyah mengatakan jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan di Provinsi Bangka Belitung hingga Desember sebanyak 1.123.525 peserta.
"Paling besar peserta Mandiri sebanyak 319 ribu peserta. Kemudian pekerja penerima upah 286.563 peserta, terus yang dibiayai APBN 225.811 peserta sedangkan yang ditanggung APBD 18.486 peserta," kata Galih. Kamis (19/12/2019).
Ia menyebutkan mulai Januari 2020, Pemerintah secara resmi memberlakukan tarif baru iuran BPJS. Hal ini menurutnya berdampak terhadap banyaknya peserta dari kelas 1 dan 2 turun kelas ke kelas 3.
"Jumlah peserta kelas 1,2 dan 3 mandiri se Babel ini 319 ribu peserta, yang turun kelas sudah mencapai 1.035 KK," ujarnya.
Turun kelas bukan hanya di kelas 2, tapi juga di kelas 1. Apabila satu keluarga ada empat orang, berarti ada empat ribu lebuh peserta turun kelas selama Oktober-Desember.
baca juga: Politik Uang Merusak Kualitas Pilkada 2020
Jumlah peserta turun kelas ini, diprediksinya akan terus bertambah. Untuk itu data akan terus berubah, mereka yang turun kelas rata-rata tidak sanggup membayar iuran secara mandiri karena dampak kenaikan iuran tersebut.
"Memang tidak dilarang turun kelas, kemungkinan mereka turun kelas karena tidak sanggup bayar iuran di kelas 1 dan 2 yang dianggap memberatkan," tuturnya. (OL-3)
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menekankan pentingnya kejelasan tindak lanjut setelah pemeriksaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dilakukan.
Sepanjang 2025, BPJS Kesehatan mencatat pengeluaran Rp50,2 triliun hanya untuk menangani penyakit kronis dari total Rp190,3 triliun biaya pelayanan kesehatan yang dibayarkan.
Pemanfaatan teknologi digital dalam layanan JKN mencakup penggunaan Aplikasi Mobile JKN sebagai kanal utama layanan peserta, penerapan antrean online di fasilitas kesehatan
KOMISI IX DPR RI sedang membahas anggaran pemutihan tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melibatkan pemerintah.
KEPALA Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, mengajak masyarakat yang mengidap penyakit kusta agar tidak perlu disembunyikan.
Panduan lengkap cara skrining BPJS Kesehatan terbaru 2026 via Mobile JKN dan Website. Wajib dilakukan setahun sekali agar bisa berobat lancar di FKTP dan Puskesmas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved