Sumba masih Berjuang Keluar dari Status Daerah Endemis Malaria

PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan percepatan eliminasi malaria pada 2023 dari target yang ditetapkan pemerintah pusat untuk daerah itu pada 2028. Untuk itu, sejak 2017 seluruh kabupaten dan kota menjadi bekerja keras agar keluar dari status daerah endemis malaria.

Namun, sampai sampai 2019, masih lima dar 22 kabupaten dan kota berstatus daerah merah atau daerah dengan kasus malaria tertinggi yakni empat kabupaten di Pulau Sumba dan Lembata. Empat kabupaten di Sumba yakni Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya.

Kepala Dinas Kesehatan NTT, dokter Dominikus Minggu, mengatakan, empat kabupaten di Sumba menyumbang 13.809 kasus malaria selama 2018 atau 76% dari 18.053 kasus malaria pada tahun tersebut. Sedangkan Lembata hanya menyumbang 3,24% atau 585 kasus malaria.

Kondisi tersebut menempatkan NTT sebagai provinsi dengan penyumbang terbesar kedua kasus positif malaria setelah Papua sebanyak 176.070 kasus malaria.

Untuk memberantas malaria di Sumba, pada 24 Mei 2019 Dinas Kesehatan NTT mengumpulkan bupati, kepala dinas kesehatan, dan tim penggerak PKK dari empat kabupaten tersebut untuk bersama-sama melakukan eliminasi malaria secara serentak.

Eliminasi malaria di Sumba di bawah wadah Konsorsum Eliminasi Malaria Sumba yang merupakan salah satu upaya Dinas Kesehatan NTT mempercepat eliminasi malaria di daerah itu. Program in dievaluasi setiap enam bulan.

"Pulau Sumba malaria tertinggi di NTT tetapi mengalami penurunan kasus," kata Dominikus saat berbicara pada Pertemuan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pertama Konsorsium Malaria sumba di Aula Gereja Kristen (GKS) Waikabubak, Sumba Barat, Kamis (12/12).

Kegiatan evaluasi dan monitoring berlangsung selama dua hari dihadiri antara lain dari Kementerian Kesehatan, Unicef Indonesia dan Unicef Perwakilan NTT, Dinas Kesehatan NTT bersama dinas kesehatan empat kabupaten di Sumba, camat, rumah sakit, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Menurutnya, tren penurunan kasus malaria di Sumba terjadi sejak 2017 tercatat angka kejadian malaria (Annual Parasite Incident/API) di Sumba pada 2017 sebesar 24,46% menurun menjadi 16,62% pada 2018. API NTT juga mengalami penurunan dari 5,6% pada 2017 menjadi 3,34% pada 2018.

Sesuai catatan Dinas Kesehatan NTT periode Januari-November 2018 muncul 17.353 kasus malaria, berkurang menjadi 10.407 kasus pada periode Januari-November 2019 terdiri atas 3.679 kasus di Sumba Barat, 3.066 kasus di Sumba Barat Daya, dan 1.364 kasus di Sumba Timur, sedangkan Sumba Tengah hanya tercatat 163 kasus malaria.

Baca juga: Pengusaha Dukung Penerbitan Obligasi Daerah

Sementara itu, sesuai peta jalan, pada 2019 ada 4 kabupaten dan kota di NTT yang ditargetkan mencapai tahap eliminasi malaria yaitu Kota Kupang, Timor Tengah Utara, Manggarai, dan Manggarai Timur, tetapi realisasinya hanya dua kabupaten yang memenuhi syarat untuk pra penilaian sebelum mengajukan ke tahap penilaian untuk menentukan dua kabupaten itu yang layak atau tidak layak menerima sertifikat bebas malaria.

Menurut Dominikus, syarat utama eliminasi malaria ialah tidak terdapat kasus penularan malaria setempat selama tiga tahun berturut-turut, sedangkan kegiatan pokok penting menuju eliminasi malaria meliputi regulasi tentang eliminasi malaria, pengobatan sesuai standar, jaminan mutu pemeriksaan malaria, penyelidikan epidemiologi semua kasus positif malaria, dan pelaporan elektronik sistem informasi surveilans malaria (e-sismal).

Bupati Sumba Barat, Agustinus Dapawole, mengatakan, pihaknya memiliki komitmen kuat untuk membebaskan Sumba dari malaria.

"Kami terus menerus berusaha dengan bantuan Kementerian Kesehatan dan pihak lainnya agar malaria tidak ada lagi di Sumba," ujarnya.

Menurut dia, sejumlah wisatawan asing pernah menderita demam saat berwisata di Sumba. Dia berharap kejadian seperti itu tidak terulang lagi karena berdampak buruk terhadap pariwisata Sumba.

Dia mengimbau masyarakat turut membantu pemerintah memberantas nyamuk seperti membersihkan lingkungan yang menjadi tempat perindukan nyamuk. Pasalnya, percepatan penurunan kasus malaria di Pulau Sumba tidak hanya menjadi tugas dinas kesehatan, tetapi juga harus mendapat membutuhkan dukungan penuh dari sektor lainnya termasuk masyarakat.

Kepala Seksi Pencegahan Subdt Malaria, Direktorat P2P, Tular Vektor, dan Zoonosis Kementerian Kesehatan, dokter Desriana Elizabeth Ginting, mengatakan, Indonesia diharapkan menerima sertifikat eliminasi malaria nasional dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada 2030.

Untuk itu, pemerintah telah menetapkan peta jalan eliminasi malaria di Indonesia, termasuk NTT dan Maluku yang dijadwalkan mencapai eliminasi pada 2028, sedangkan kasus penularan lokal malaria terakhir di dua provinsi ini pada 2024.

Menurut Desriana, sekitar 80% distribusi kasus malaria terkonsentrasi di kawasan Indonesia timur, yakni di daerah terpencil yang memiliki akses transportasi dan komunikasi relatif sulit. Masyarakat di daerah-daerah itu kadang mengobati sendiri malaria dengan obat-obat yang tidak sesuai standar.

Penyakit malaria ditularkan oleh nyamuk dari jenis Anopheles melalui gigitan yang mengandung parasit (plasmodium) dari orang sakit kepada orang tidak sakit.

"Orang yang sakit malaria dapat menjadi sumber penularan bagi orang lain jika ada nyamuk Anopheles di sekitarnya," ujarnya.
 
Gejala malaria mulai dari demam menggigl secara berkala disertai sakit kepala, pucat dan lemah karena kurang darah, muntah, tidak ada nafsu makan dan kadang diare. Daya tahan penderita malaria menurun, kehilangan kesadaran, pingsan hingga meninggal. Adapun anak-anak penderita malaria mengalami gangguan pertumbuhan otak, sedangkan pada ibu hamil mengalami keguguran hingga kematian. (OL-1)