Jadi Destinasi Super Premium, Labuan Bajo Diintai Konflik Agraria

MENUJU destinasi wisata super premium pada akhir 2020, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, mulai berbenah. Salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah setempat adalah masalah agraria. Mulai dari kepemilikan tanah ganda hingga kepemilikan tanah oleh asing yang mengatasnamakan warga setempat.

"Ini benar-benar persoalan yang kami hadapi di depan mata. Begitu Presiden Joko Widodo mencanangkan Labuan Bajo jadi destinasi wisata super premium, kami langsung menyisir persoalan-persoalan yang bakal muncul. Salah satu yang utama adalah persoalan agraria itu," kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat Augustinus Rinus dalam diskusi dengan wartawan di Labuan Bajo, Senin (9/12).

Disebut super premium artinya Labuan Bajo beserta gugusan pulaunya disiapkan hanya untuk dikunjungi wisatawan kelas atas. Hanya pelancong berkantong tebal yang bisa menikmati eksotisnya alam Labuan Bajo.

Menyadari daerahnya bakal menjadi tujuan wisata kelas atas, warga Labuan Bajo mulai mengurus surat-surat tanah mereka.

Baca juga: NTT Ajukan Klaim Kompensasi ke Australia di PBB

"Di situ persoalan mulai ditemukan. Ternyata banyak lahan yang pemiliknya ganda. Bahkan pemiliknya bukan cuma dua, bisa tiga, bisa empat. Semuanya pegang sertifikat. Ini yang harus segera dibereskan karena bisa menimbulkan konflik sehingga menghambat pembangunan destinasi super premium," terangnya.

Salah satu contoh konkretnya adalah konflik di lahan yang rencananya akan dijadikan area perluasan Bandara Labuan Bajo yang akan dinaikkan kelasnya jadi bandara internasional. Sejumlah pemilik lahan di sekitar bandara tidak sedikit yang bersengketa.

“Tapi setelah ada OTT (Operasi Tangkap Tangan) Badan pertanahan, praktik (penggandaan sertifikat) itu berkurang,” kata dia.

Tidak cuma itu, kata Augustinus, di Labuan Bajo, saat ini, tengah marak jual-beli tanah warga lokal ke warga asing namun tetap menggunakan nama penduduk lokal sebagai pemiliknya. Biasanya warga asing itu tidak lain adalah pemodal yang bergerak di industri pariwisata.

"Ini akal-akalan warga asing itu untuk mengakali larangan kepemilikan tanah oleh warga negara asing. Jadi modusnya, tetap atas nama warga setempat tapi sertifikat tanahnya dipegang orang asing," terangnya.

Praktik jual-beli itu makin menjadi begitu Presiden Joko Widodo memerintahkan para menteri mempercepat pembangunan destinasi super premium di Labuan Bajo.

Karena itu, dalam waktu dekat, Pemkab Manggarai Barat berencana mengajukan rancangan Perda tentang Pembatasan Penjualan Tanah ke DPRD.

"Kami ingin seperti di Bali. Di sana warga asing yang biasanya jadi pelaku usaha jasa pariwisata tidak bisa memiliki lahan, hanya bisa kontrak atau sewa guna. Tapi kepastian berusahanya tetap terjamin," tegasnya.

Terakhir, Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana menjadikan Labuan Bajo sebagai destinasi kelas dunia itu pada akhir November silam. Presiden tengah menggenjot pendapatan dari pariwisata dengan membangun '10 Bali baru', salah satunya Labuan Bajo.

"Tambahan devisa destinasi wisata baru, kita punya Bali ya, kita punya 10 Bali baru. Dua tahun ini hanya 5 dulu, 5 selesai nanti fokus ke 5 berikutnya. Di mana 5 itu? Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, Danau Toba, dan Manado," ujarnya, Kamis (28/11).

Penegasannya itu juga sudah disampaikan ke Menteri Pariwisata Wishnutama.

"Labuan Bajo super premium. Hati-hati jangan sampai dicampur aduk menengah bawah. Kalau perlu ada kuotanya, berapa orang yang boleh masuk ke Labuan Bajo. Saya sudah kasih arahan itu ke Menpar Wishnutama," jelas Presiden.

Marina berstandar internasional

Untuk menjadi kawasan wisata super premium, Augustinus Rinus menerangkan, pemerintah pusat telah menganggarkan Rp1,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada tahun depan. Anggaran itu naik drastis dari tahun ini yang masih di angka miliaran rupiah.

Rencananya, dana gelondongan itu akan digunakan untuk membangun bandara, dermaga niaga, dermaga wisata, marina berstandar internasional, pengembangan objek wisata Gua Batu Cermin, dan pembangunan akses menuju beragam destinasi wisata.

Untuk bisa berkunjung ke gugusan pulau di Labuan Bajo, termasuk Pulau Komodo, wisatawan harus tercatat lebih dulu sebagai anggota eksklusif dengan membayar US$1.000 atau sekitar Rp14 juta. (OL-2)