Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
BERBAGAI upaya dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, guna mendorong kesadaran masyarakat dalam pengawasan partisipatif pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020.
"Salah satu kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif yang kami lakukan, yaitu lewat pergelaran seni budaya lokal di alun-alun sekarang ini," kata Dina Nur Hidayati, Komisioner Bawaslu Klaten, Sabtu (7/12/2019) malam.
Kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif melalui pentas seni budaya. Selain untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam pengawasan pilkada yang akan datang, juga bertujuan melestarikan seni budaya lokal.
"Sosialisasi melalui pentas seni budaya ini, Bawaslu Klaten mengajak masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Tujuannya, untuk mewujudkan pilkada yang demokratis dan berkualitas," kata Dina Nur Hidayati.
Seni budaya daerah yang ditampilkan dalam sosialisasi pengawasan partisipatif, antara lain parade musik dangdut gentayangan, tari klasik, guyon maton, dan gejog lesung. Kegiatan ini mendapat sambutan meriah dari masyarakat. Menurut Dina, seni budaya merupakan media strategis untuk kegiatan kampanye pengawasan partisipatif. Lewat seni budaya itu diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan tersebut.
baca juga: KPU Berharap Pilkada di Kebumen Bersih
Ketua Bawaslu Klaten, Arif Fatkhurrahman, dalam sambutannya mengajak masyarakat untuk berani menolak tegas praktik politik uang (money politic) pada pemilihan bupati dan wakil bupati yang akan datang.
"Laporkan langsung ke Bawaslu Klaten atau Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) masing-masing jika diketahui ada pelanggaran. Karena, praktik politik uang melanggar ketentuan undang-undang pemilu," pungkasnya. (OL-3)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved