Sabtu 30 November 2019, 23:00 WIB

Hakim PN Medan Dibunuh, MA: Perlu Ada Standar Pengamanan Hakim

Antara | Nusantara
Hakim PN Medan Dibunuh, MA: Perlu Ada Standar Pengamanan Hakim

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah

 

KEPALA Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) Mahkamah Agung (MA) Abdullah menyatakan perlu ada standar pengamanan bagi hakim di Indonesia.

"Kematian Hakim Jamaluddin di Deli Serdang kemarin harus diambil hikmahnya, yaitu agar setiap orang yang berprofesi sebagai hakim lebih berhati-hati dalam menemui teman atau tamu-tamunya," ujarnya saat ditemui di Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu petang.

Jenazah Jamaluddin ditemukan di sebuah jurang kawasan perkebunan kelapa sawit, Desa Suka Dame, Kutalimbari, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 29 November 2019.

Hakim yang juga pejabat humas Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, itu ditemukan warga dalam posisi terbaring di jok belakang mobilnya, Toyota Land Cruiser Prado warna hitam, nomor polisi BK-77-HD, yang diduga merupakan korban pembunuhan.

Baca juga: Polisi Periksa Dua Saksi Terkait Hakim Tewas di Jurang

Menurut Abdullah, kematian Hakim Jamaluddin mengingatkan bahwa profesi hakim memiliki risiko yang sangat besar.

"Terlebih banyak perkara yang ditangani hakim berkaitan dengan kejahatan luar biasa dan cenderung berjejaring, seperti perkara terorisme dan penyalahgunaan narkotika yang harus melawan bandar," ucapnya.

Abdullah mengungkapkan, kendati berisiko tinggi, tidak ada pengawalan oleh aparat berwenang kepada setiap hakim.

"Jangankan hakim fungsional, pejabat peradilan seperti ketua pengadilan saja sehari-harinya hanya didampingi seorang asisten pribadi. Ketua MA-pun hanya didampingi asisten pribadi," ujarnya.

Abdullah mencontohkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, setiap hakim menerima tunjangan pengamanan dan sehari-hari dikawal oleh sedikitnya dua personel aparat kepolisian.

"Ketua MA di Amerika Serikat lebih banyak lagi personel yang mengawal," katanya.

Ia menjelaskan, sebenarnya standar pengamanan hakim di Indonesia dalam menjalankan tugas dan jabatannya telah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun implementasi dari UU tersebut tidak pernah dijalankan.(OL-4)

Baca Juga

Ilustrasi

Solusi Atasi Kendala Belajar Matematika secara Daring

👤Syarief Oebaidillah 🕔Jumat 04 Desember 2020, 23:33 WIB
Bagi kebanyakan siswa, matematika merupakan mata pelajaran yang paling sulit.Terlebih, di masa pandemi Covid-19 yang mengharuskan siswa...
Antara

Imigrasi Bali Deportasi WNA Ukraina

👤Arnoldus Dhae 🕔Jumat 04 Desember 2020, 23:00 WIB
KANTOR Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Bali melalui Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar...
Dok. Pribadi

Skola Pela, Entaskan Kesenjangan Tenaga Pendidik

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Jumat 04 Desember 2020, 22:51 WIB
Bekerjasama dengan Yayasan Heka Leka di Maluku, kedua institusi ini membentuk program bernama "Skola...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya