Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
KADER Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, diminta untuk bersemangat dalam mencegah stunting. Hal itu penting demi masa depan bangsa Indonesia. Kehadiran kader posyandu strategis sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, serta upaya investasi pembangunan manusia. Karena itu, perlu ada komitmen bersama untuk mencegah stunting.
Hal itu dikemukakan Bupati Klaten Sri Mulyani pada acara temu kader posyandu perwakilan se-Kabupaten Klaten di GOR Gelar Sena, Kamis (28/11/2019). Temu kader ini diikuti sekitar 2.600 kader. Untuk mencegah stunting, Sri Mulyani meminta kader posyandu agar terus berupaya dengan melakukan sosialisasi di masyarakat, terutama ibu hamil dan remaja sebagai calon ibu.
"Dana desa juga dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan stunting," kata Sri Mulyani menambahkan.
Kepala Dinas Kesehatan Klaten Tjahjono Widodo menyebutkan berdasarkan hasil riset kesehatan dasar (riskedas) 2018, stunting di Klaten mencapai 29,6% atau di bawah 30% stunting nasional.
baca juga: Serapan APBD Kota Cirebon masih Rendah
"Kalau dengan pengukuran tinggi badan pada Agustus 2019, stunting di Klaten 8,3% dan nasional 27,37% berdasarkan hasil SSGB atau studi status gizi balita di Klaten," jelasnya.
Bupati pada acara temu kader posyandu perwakilan dari 26 kecamatan menyerahkan piagam dan hadiah uang kepada pemenang lomba posyandu tingkat kabupaten dan provinsi. (OL-3)
Masih tingginya kasus anemia akibat kekurangan zat besi pada anak Indonesia menjadi tantangan menuju Generasi Emas 2045.
BADAN Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui program Rumah Sehat BAZNAS Berau mengadakan program layanan pencegahan stunting dan upaya kesehatan kaise (UKK).
Keberhasilan Sergai dalam menurunkan angka stunting secara signifikan menjadi tolok ukur untuk pencapaian angka nol persen.
Menteri Wihaji menambahkan bahwa saat ini terdapat sekitar 15 ribu orangtua asuh yang siap diturunkan untuk mendukung program super prioritas di lapangan.
Turunnya angka stunting tak terlepas dari peran lintas sektor. Sebab, penanganan stunting tak bisa hanya dilakukan Dinas Kesehatan.
Anggota DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono, menyoroti minimnya dukungan Pemprov terhadap kader posyandu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved