PHRI Yogyakarta Minta Manajemen Hotel Virtual Ditertibkan

PEMERINTAH diminta untuk menertibkan keberadaan manajemen hotel virtual (MHV), karena dianggap menimbulkan persaingan tidak sehat.

'Bisnis Hotel virtual seperti Reddoorz dan OYO menimbulkan dampak persaingan yang tidak sehat semakin meluas dan resistensi ini telah
dirasakan oleh hampir seluruh Indonesia,'' jelas Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Yogyakarta Deddy Pranowo.

Menurutnya, saat ini mendekati puncak libur Natal dan Tahun Baru. Jika tidak ada pengawasan terhadap MHV, persaingan yang tidak sehat di bisnis perhotelan akan terjadi.

Dia menegaskan, MHV harus ditertibkan dengan membuat regulasi yang jelas dari pemerintah untuk mengatur bisnis hotel dengan sistem online ini. Pasalnya, selama ini mereka itu tidak memiliki badan hukum yang jelas dan menyebabkan hilangnya potensi penambahan pendapatan asli daerah (PAD) pada sektor pariwisata.

Ia menjelaskan, Badan Pimpinan Pusat (BPP) PHRI telah mendapatkan laporan tentang keresahan yang terjadi dampak dari kehadiran bisnis hotel virtual tersebut. Terdapat sejumlah peraturan dan kebijakan yang berbenturan bila disandingkan dengan pengawasan dan pengaturan aplikasi digital platform.

Deddy mencontohkan, MHV saat ini telah mengambil beberapa homestay dan kos-kosan yang secara legalitas belum memiliki izin namun mengambil alih  gedung yang tidak berizin terus dijadikan hotel. Dari segi keamanan yang tidak mumpuni layaknya standarisasi hotel yang ada. MHV juga tidak mengikuti bahkan melalaikan kewajiban membayar pajak luar negeri atau PPh pasal 26.

''Kami hanya menginginkan aksi dari pemerintah untuk mengatur sejumlah MHV tersebut agar seluruh wisatawan yang datang baik ke Yogyakarta atau ke seluruh Indonesia mendapatkan keamanan dan kenyamanan yang terbaik,'' kata Ketua PHRI Yogyakarta itu

Yogya menargetkan dapat memenuhi sekitar 90% okupansi hotel pada puncak libur Natal dan Tahun Baru. Namun, kehadiran Bisnis Hotel Virtual dapat menghambat target okupansi tersebut. (OL-11)