Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
UNTUK menurunkan kasus stunting di Flores Timur, pemerintah kabupaten setempat menyosialisasikan program Gempur Stunting, mulai dari kabupaten hingga desa. Bupati Flores Timur, Antonius Gege Hadjon, saat dikonfirmasi Selasa (26/11/2019) mengatakan komitmen untuk menurunkan masalah stunting secara masif.
"Kami sangat serius untuk masalah stunting. Sejak tahun 2018, kami mulai meluncurkan program gempur stunting ini dan menggelar rembuk stunting yang melibatkan seluruh Organisasi perangkat daerah (OPD), dan kepala desa. Dalam rembuk stunting tersebut, seluruh kepala desa sepakat untuk mengalokasikan sebagian dana desa untuk mengatasi masalah stunting di desa masing-masing. Seluruh perangkat desa ikut terlibat dalam mengatasi stunting. Mulai dari menu utama berupa sorgum dan kelor, juga makanan bergizi lainnya.
baca juga: Temanggung Jadi Sentra Penangkaran Benih Bawang Putih
"Selain itu, di desa-desa juga mulai gencar memerangi stunting dengan mengalokasikan dana desa untuk pelayanan masalah stunting dan sudah mulai terlihat hasilnya. Secara umum, memang sudah ada penurunan angka stunting. Dari 44 persen turun menjadi 36 persen. Turunnya angka stunting tersebut disebabkan oleh peningkatan berat badan bagi 2460 anak yang mengalami stunting. Masih butuh kerja keras lagi, tapi kami tetap komitmen, dan target kami tahun 2022 bisa zero stunting atau nol persen," jelas Anton. (OL-3)
Masih tingginya kasus anemia akibat kekurangan zat besi pada anak Indonesia menjadi tantangan menuju Generasi Emas 2045.
BADAN Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui program Rumah Sehat BAZNAS Berau mengadakan program layanan pencegahan stunting dan upaya kesehatan kaise (UKK).
Keberhasilan Sergai dalam menurunkan angka stunting secara signifikan menjadi tolok ukur untuk pencapaian angka nol persen.
Menteri Wihaji menambahkan bahwa saat ini terdapat sekitar 15 ribu orangtua asuh yang siap diturunkan untuk mendukung program super prioritas di lapangan.
Turunnya angka stunting tak terlepas dari peran lintas sektor. Sebab, penanganan stunting tak bisa hanya dilakukan Dinas Kesehatan.
Anggota DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono, menyoroti minimnya dukungan Pemprov terhadap kader posyandu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved