PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah kembali dinyatakan sebagai badan publik tingkat pemerintah provinsi yang informatif. Penghargaan itu diserahkan oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (21/11).
Seusai memperoleh penghargaan untuk ketiga kalinya itu, Gubernur Ganjar justru menantang Komisi Informasi agar memperbarui metode penilaian mereka. Menurut dia, kriteria badan publik yang informatif tidak hanya mengandalkan keterbukaan informasi melalui situs web, tetapi juga media sosial. Itu karena pengguna media sosial jauh lebih banyak ketimbang orang yang mengakses situs web.
“Saya mengajak sedikit menantang agar metode penilaiannya jadi lebih baru. Indikatornya harus diperluas agar masyarakat mengetahui secara cepat dan dapat melakukan chit-chat,” kata Ganjar.
Ia menyampaikan, semua birokrat di Pemprov Jateng terus ditekankan agar melek dan memahami kalau mereka hidup di era digital. Jadi, setiap hari pihaknya berupaya menyampaikan informasi kegiatan melalui media sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
“Hampir setiap hari, Dinas PUPR menyampaikan pekerjaan kami sampai di mana dalam bentuk foto melalui medsos,” beber Ganjar.
Saat penetapan UMK pada Rabu (20/11) lalu, orang nomor satu di Jateng ini juga mengunggah di medsosnya, baik Twitter maupun Instagram. Respons masyarakat pun langsung masuk. Bahkan ada yang menanyakan bagaimana jika ada perusahaan yang tidak mau membayar.
“Maksud saya tidak hanya informasi terbuka, tapi bagaimana masyarakat dapat informasi sampai pada pengetahuan yang lebih tuntas,” jelasnya.
Ketua Komisi Informasi Jawa Tengah, Sosiawan, mengapresiasi penghargaan yang diterima Pemprov Jateng. Menurutnya, itu menunjukkan implementasi keterbukaan informasi di Jateng sudah semakin baik. Namun, dia meminta inovasi dan kreativitas terus ditingkatkan lantaran harapan masyarakat terhadap perolehan informasi semakin tinggi.
Dalam sambutannya, Wapres KH Ma’ruf Amin mengingatkan penghargaan itu bukanlah kompetisi, melainkan lebih pada betapa pentingnya informasi bagi masyarakat. Terlebih, hingga lima tahun ke depan, pemerintah berupaya untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya. (Nur/RO/S5-25)
