Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
MESKIPUN menjadi terbaik se-Jawa Tengah dalam pengurangan angka stunting, Kabupaten Blora kembali buat gebrakan untuk menekan gangguan pertumbuhan anak hingga 0%. Gerakan ini mengerahkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini atau Bunda PAUD. Melalui Bunda PAUD ini, masalah stunting ditekankan untuk pemberian gizi cukup pada anak usia 0 hingga 1.000 hari pertama.
Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar yang dilakukan Kemenkes pada 2018 angka stunting di Blora sebelumnya 55,1% menjadi 32% pada 2018. Dan kini menjadi 8,2%.
"Selain mengawal kualitas pendidikan anak, Bunda PAUD hingga ke pelosok desa harus memberikan kontribusi penanggulangan stunting (kekerdilan) pada anak," kata Umi Kulsum Djoko Nugroho usai Pengukuhan Bunda PAUD Desa, Kelurahan dan Kecamatan se Kabupaten Blora, Rabu (20/11/2019).
Menurut Umi, seribu hari pertama kehidupan, seorang anak harus mendapatkan asupan gizi yang tepat untuk mencegah stunting sekaligus pendidikan karakter yang kuat. Sebab pada seribu hari pertama kehidupan seorang anak inilah karakter terbangun dan kesehatan tubuh terbentuk.
baca juga: Mantan Anggota DPRD Surabaya Mulai Diadili
"Kita akan berikan apresiasi dan penghargaan kepada Ibu PAUD yang berhasil, semoga ini akan meningkatkan kinerja terutama dalam mengatasi stunting," imbuhnya.
Dengan jumlah Bunda PAUD yang cukup besar dan tersebar di desa-desa, menjadi kekuatan untuk menghapus stunting di Kabupaten Blora. (OL-3)
Masih tingginya kasus anemia akibat kekurangan zat besi pada anak Indonesia menjadi tantangan menuju Generasi Emas 2045.
BADAN Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui program Rumah Sehat BAZNAS Berau mengadakan program layanan pencegahan stunting dan upaya kesehatan kaise (UKK).
Keberhasilan Sergai dalam menurunkan angka stunting secara signifikan menjadi tolok ukur untuk pencapaian angka nol persen.
Menteri Wihaji menambahkan bahwa saat ini terdapat sekitar 15 ribu orangtua asuh yang siap diturunkan untuk mendukung program super prioritas di lapangan.
Turunnya angka stunting tak terlepas dari peran lintas sektor. Sebab, penanganan stunting tak bisa hanya dilakukan Dinas Kesehatan.
Anggota DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono, menyoroti minimnya dukungan Pemprov terhadap kader posyandu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved