Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
Kepolisian Resor (Polres) Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim) meningkatkan pengamanan terhadap sejumlah obyek vital nasional diwilayahnya, mulai hari ini.
Menurut Kapolres Bojonegoro AKB Ary Fadli, upaya yang dilakukan jajarannya itu terkait pula dengan aksi para teroris, untuk itu diperlukan antisipasi termasuk di markas dan asrama kepolisian.
''Ya, pasti Mas. Kita tingkatkan pengamanan sejumlah obyek vital Nasional di Bojonegoro,'' tegas Kapolres, tadi siang.
Upaya antisipasi itu, kata dia, dilakukan dengan melakukan peningkatan sumur minyak Banyuurib yang dikelola Exxon Mobile Cepu Limited (EMCL) di kawasan Blok Cepu Kecamatan Gayam dan ladang minyak Sukowati yang dikelola Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ) Sukowati di Kecamatan Kapas. ''Pengamanan kita laksanakan tertutup dan terbuka,'' paparnya.
Selain itu, lanjut dia, Polres juga melakukan sejumlah langkah preventif. Di antaranya, memperketat penjagaan mapolres dan asrama Polri di kawasan setempat. Meski ha tersebut sudah merupakan standar prosedur operasional (SOP) namun, dengan adanya kasus tersebut upaya penjagaan lebih dimaksimalkan.
''Kami tak ingin kasus serupa terjadi berulang,'' kata Ary.
Dikatakannya, Polri juga bekerjasama dengan sejumlah pihak dalam upaya objek vital Nasional dan asset Negara lainnya. Termasuk, dengan aparat TNI dan pihak terkait. Ia juga mengimbau agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan pada markas polisi terdekat jika ada kelompok atau warga yang disinyalir terkait dengan jaringan teroris di wilayah setempat. (OL-11)
Frenchie Mae Cumpio divonis bersalah mendanai terorisme di Filipina. Kelompok pers menyebut kasus ini rekayasa untuk membungkam jurnalisme komunitas.
Mandat tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Al Araf menilai draft Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme yang saat ini beredar mengandung persoalan inkonstitusional
Dengan posisi yang masih berupa draf, pembahasan mendalam belum dapat dilakukan, apalagi untuk menentukan sikap politik lembaga legislatif.
Aturan tersebut wajib memiliki batasan yang jelas agar tidak mencederai hak asasi manusia (HAM).
Ancaman terorisme saat ini semakin kompleks, terutama dengan adanya situasi ketidakpastian global yang rentan menjadi lahan subur ideologi kekerasan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved