Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
FRAKSI Partai NasDem DPRD Provinsi Jawa Barat menilai keberadaan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) bentukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) mengganggu hubungan eksekutif dan legislatif.
Keberadaan tim yang diisi para relawan pendukung Emil-Uu pada pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 itu justru menimbulkan masalah karena menjadi sekat antara kedua institusi negara tersebut.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Jawa Barat, Tia Fitriani, mengatakan, keberadaan TAP tidak pernah dibahas oleh Emil -- sapaan akrab Ridwan Kamil -- bersama dewan. Selain tiba-tiba muncul, dia juga menyayangkan karena semua unsur yang ada dalam tim tersebut merupakan pilihan eksekutif.
"TAP ini kan memang tidak ada konsultasi. Kalaupun ada, unsur-unsurnya dari kita juga," kata Tia di Bandung, Senin (14/10).
Dia pun mengibaratkan keberadaan TAP ini sebagai orang ketiga dalam hubungan suami istri.
"DPRD dengan Gubernur itu ibaratnya suami istri yang kurang komunikasi. Pasti terjadi hal yang tak diinginkan, kehadiran pihak ketiga," imbuhnya.
Baca juga: Tim Bentukan Emil Diduga Tekan Dinas
Oleh karena itu, dia berharap ada komunikasi yang dibangun antara dewan dengan pemerintah dalam hal ini Emil. Disinggung rencana interpelasi, menurut Tia, hal itu bisa terjadi dan partainya tidak akan mengharamkan cara tersebut.
"Kita tidak mengharamkan interpelasi. Kalau (TAP) itu mengganggu institusi di Jawa Barat, kami bertanya," ungkapnya.
Sementara itu, pemerhati pemerintahan dari Beyond Anti Corruption, Dedi Heriyadi, meminta Emil bersikap tergas terhadap TAP, terutama yang dengan sengaja memanfaatkan posisi tersebut untuk mengambil keuntungan. Kehadiran pihak eksternal itu jangan sampai mengganggu tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.
Bahkan dia berharap Emil bersikap tegas dengan tidak bertanggung jawab atas aktivitas TAP di OPD. Kepala dinas pun harus diberi kebebasan dalam bekerja tanpa dikendalikan tim tersebut.
"Ditarik, dia (Emil) bilang saya tak bertanggung jawab dengan tindakan-tindakan mereka. Mendorong kadis untuk melaporkan jika ada TAP yang mengganggu," tuturnya.(OL-5)
MPLS tahun akademik 2025/2026 di sekolah rakyat tersebut diikuti oleh 100 siswa jenjang SMP dan SMA. Mereka akan mengikuti MPLS selama dua minggu ke depan.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerbitkan imbauan kepada bupati dan wali kota di wilayahnya untuk membebaskan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) perorangan
FORUM masyarakat makan bergizi gratis (FMMBG) Jawa Barat (Jabar) menemukan adanya dapur fiktif dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)
Diterbitkannya kebijakan pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah sesuai konstitusi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
FORUM Sekolah Swasta menggugat Pemerintah Provinsi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke soal rimbongan belajar (rombel). Dedi Mulyadi menjawab gugatan tersebut
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved