Pertumbuhan Ekonomi di Jabar Melambat

RENCANA pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan diprediksi berpengaruh terhadap peluang investasi di Jawa Barat. Bahkan, saat ini perlambatan pertumbuhan ekonomi sudah terasa di provinsi yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta ini.

Kepala Bidang Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat, Diding Abidin mengatakan, saat ini sudah terjadi perlambatan investasi di wilayahnya meski belum mengantongi angka pasti. Ini dikarenakan para investor masih menahan modalnya hingga pengumuman resmi pemerintah terkait pemindahan ibu kota.

"Info BKPM, saat merekap triwulan kedua, terjadi pelambatan. Karena pemodal menunggu pengumuman resmi pemerintah tentang ibu kota negara," katanya di Bandung, Senin (14/10).

Dia mengakui, perlambatan investasi ini tidak bisa dihindari jika ibu kota negara resmi pindah ke Kalimantan.

"Karena bagaimana pun investasi akan lari ke calon ibu kota," katanya.

Namun, dia tidak terlalu mempersoalkan ini selama pemerintah melakukan berbagai mitigasi yang diperlukan. Saat ini, menurutnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus melakukan upaya untuk menarik investor ke tatar Pasundan tersebut.

Salah satunya dengan menggelar West Java Investment Summit yang akan digelar pada 18 Oktober mendatang. Selain itu, pemerintah di bawah pimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum sudah menetapkan kawasan utara (Majalengka-Cirebon-Kuningan) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru seiring beroperasinya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

"Mudah-mudahan bisa mendongkrak sektor lain supaya investasi di Jawa Barat bisa tetap tumbuh," katanya.

Diding optimistis target investasi di Jawa Barat pada tahun ini akan tercapai. Bahkan, menurut Diding capaiannya bisa mencapai 110%.

"Pengalaman kita, realisasi di atas 110%. Kita optimis mencapai target," katanya seraya menyebut wilayahnya berkontribusi 15% terhadap capaian investasi nasional.

Dia pun menyebut sejumlah kabupaten/kota tetap menjadi favorit bagi investor.

 "Penanaman modal luar negeri di Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta. PMDN di Majalengka, Subang. Rata-rata garmen," katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Group Advisory Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Pribadi Santoso, mengatakan berbagai upaya harus dilakukan jika tak ingin terdampak pemindahan ibu kota ke Kalimantan.

"Kalau tak dimitigasi, pasti ada pengaruh. Tapi sejauh ini pertumbuhan ekonomi Jawa Barat masih bagus. Memang masih harus diwaspadai," katanya.

Menurutnya, pemerintah harus mempermudah perizinan termasuk untuk investor asing. Selain itu, eksekutif pun harus bisa memberi kepastian terkait peruntukkan suatu wilayah.

"RTRW harus selesai," katanya seraya memuji digelarnya West Java Investment Summit.

baca juga: Banyak Anggota DPRD Cianjur Pinjam Dengan Agunan SK

Selain itu untuk mengundang investor, dia menilai acara ini baik untuk menarik pasar baru asalkan pelaku usaha lokal lebih fleksibel.

"Untuk memitigasi turunnya permintaan, baik dari Middle East, Pakistan. Harapannya akan memperluas pasar Indonesia, ini yang bisa diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi," katanya. (OL-3)