Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
DPD I Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belakangan merasa diserang oleh kelompok Persaudaraan Pemuda Golkar (PPG) yang mendesak diadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) DPD I Golkar DIY.
Menanggapi hal terebut, AR Simatupang selaku Wakil Ketua DPD I Golkar DIY Bidang Hukum di Kantor DPD I Golkar DIY mewakili Ketua DPD I Partai Golkar DIY, Haryadi Suyuti menegaskan, DPD 1 Partai Golkar DIY tidak akan menggelar Musdalub.
"Musdalub. Itu ada aturannya. Di DIY tidak ada kondisi mendesak diadakannya Musdalub. DPD Golkar di kabupaten kota tenang-tenang
saja," kata dia di Kantor DPD I Partai Golkar DIY, Rabu (9/10) siang.
Ia menjelaskan, Partai Golkar DPD I DIY berjalan biasa, tertib dan lancar sesuai mekanisme. Menurut jadwal, Munas Partai Golkar akan berlangsung pada Desember 2019 dan Musda tingkat provinsi dilaksanakaan tiga bulan setelah itu.
"Saya tidak tahu motifnya apa? Namun, Musda sudah pasti waktunya dan tinggal sebentar lagi," kata dia.
Ia pun tegas mengatakan apabila ada yang mencoba anarkis menuntut musdalub, pihaknya akan menyerahkan hal tersebut ke polisi. Menurut dia, penyampaian ketidakpuasan ada mekanismenya, yaitu melalui DPD tingkat II, kemudian dibawa ke DPD tingkat I. Sampai sekarang, kata dia, tidak ada surat resmi dari DPD tingkat II terkait ketidakpuasan tersebut.
Ia mengatakan, jika hasil Pemilu 2019 di DIY yang dijadikan alasan, kata dia, DPD I Partai Golkar DIY sudah melakukan evaluasi dan menerima dengan legowo hasil Pemilu 2019. Menurut dia, keinginan untuk mengganti sosok Hariyadi Suyuti sebagai Ketua DPD I Partai Golkar pun dinilai tidak tepat.
"Pak Hariyadi merupakan aset Golkar karena dia juga Wali Kota Yogyakarta," kata AR Simatupang.
Menurut dia, tidak masuk akal ketika Golkar sedang berjuang agar kadernya menang dalam pemilihan kepala daerah, dan Hariyadi Suyuti yang sudah jadi kepala daerah malah diminta mundur. Sebelumnya, kelompok yang menyatakan diri mereka Persaudaraan Pemuda Golkar (PPG) mendesak dilengserkannya Ketua DPD I Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Haryadi Suyuti lewat Musdalub.
Wakil Koordinator PPG DIY Ikhwan Setiawan di Yogyakarta, Minggu 6 Oktober 2019, di Bantul, mendesak segera menggelar musdalub.
"Harapan kami sebelum munas (musyawarah nasional)," kata dia.
baca juga: Likuefaksi Pernah Terjadi di Poso
Musdalub, kata dia, upaya menyelematkan Partai Golkar DIY. Mereka menilai kepemimpinan Haryadi Suyuti sudah tidak bisa diteruskan dan diharapkan setelah kegagalan Partai Golkar DIY pada Pemilu 2019. Golkar kehilangan tiga kursi, dari delapan menjadi lima kursi. Dan kader Golkar gagal menempati pimpinan DPRD DIY. (OL-3)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Adies Kadir bukan lagi merupakan anggota maupun pengurus partai.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Castro mengungkap adanya indikasi desain besar untuk melumpuhkan independensi MK dalam menetapkan Adies Kadir.
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan Adies Kadir yang kini menjadi calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengundurkan diri dari Partai Golkar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved