PARTAI Demokrat bersikukuh ingin meminta tambahan pimpinan di DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2019-2024. Ini terkait dengan ditambahnya jumlah wakil rakyat tersebut dari yang semula 100 kini menjadi 120 kursi.
Anggota Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyu Wijaya, mengatakan, pihaknya keberatan dengan keputusan Kementerian Dalam Negeri yang hanya menyiapkan lima pimpinan di DPRD. Dia memastikan akan segera berkirim surat kepada Presiden untuk menyatakan keberatan tersebut.
"Mekanisme administrasi negara, kami akan ajukan keberatan pada atasan di atas (Kemendagri), yaitu presiden," kata Asep seusai pengukuhan pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat definitif, di Bandung, (3/10).
Menurut dia, permintaan tambahan jumlah pimpinan ini tidak melanggar karena diperbolehkan aturan. "Dalam aturan, lima pimpinan ini kalau anggota 100. Jadi satu ketua mengakomodasi 20 anggota. Sedangkan kondisi sekarang 120 anggota," katanya.
Baca juga: Gagal Panen Akibat Kekeringan, Petani Kupang Pasrah
Dengan hanya memberikan lima pimpinan, menurutnya keputusan tersebut sama dengan tidak mengakomodasi 20 anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang baru dilantik. "Jadi sebetulnya secara terang benderang, Kemendagri tidak mengakui 20 orang ini," katanya.
Lebih lanjut, Asep mengapresiasi sikap fraksi lainnya yang mengakomodasi permintaannya itu dengan menyampaikan ke pemerintah pusat. "Kami concern. Bukan hanya sebatas partai demokrat," katanya
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Taufik Hidayat mengatakan, pihaknya akan menyampaikan keberatan tersebut dalam waktu dekat ke pemerintah pusat. "Kita selama bisa membantu, ya pasti dibantu selama untuk kemaslahatan warga Jawa Barat. Jadi ini masih diproses," katanya di tempat yang sama.
Pada acara ini, Taufik dari Partai Gerindra dikukuhkan sebagai ketua bersama empat wakilnya yakni Ineu Purwadewi Sundari dari PDIP, Ahmad Ruchyat dari PKS, Ade Barkah dari Golkar, dan Oleh Soleh dari PKB. Mereka diambil sumpahnya oleh Kepala Pengadilan Tinggi Bandung. (X-15)
