Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) meresmikan pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm) di Pulau Siberut Tengah, Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat, Selasa (17/9). Bahan bakar yang digunakan PLTBm itu ialah bambu.
PLTBm dengan kapasitas 250 kilowatt (kw) itu dikembangkan pembangkit tenaga listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP).
Menteri PPN Bambang Brodjonegoro mengatakan, Kementerian PPN/Bappenas terus mendorong pengembangan pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Selain meningkatkan bauran energi, langkah itu diharapkan bisa mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
PLTBm tersebut merupakan proyek hibah MCC Amerika Serikat yang dilaksanakan PT Charta Putra Indonesia (CPI).
"Pembangunan PLTBm ini sangat unik karena menggunakan bambu sebagai bahan bakarnya. PLTBm pertama di Indonesia ini dilaksanakan PT CPI selama 5 tahun," katanya.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Mentawai juga telah melakukan kerja sama dengan perusahaan daerah PLN melalui excess power. Adapun PLTBm ini dibangun di tiga desa, yaitu Desa Saliguma dengan kapasitas 250 kw, Desa Madobag dengan kapasitas 300 kw, dan DesaMatotonan dengan kapasitas 150 kw.
Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi tinggi kepada Kementerian PPN yang telah hadir dan berkarya di tengah-tengah masyarakat Kepulauan Mentawai.
Sementara itu, di Sulawesi Selatan masih banyak pulau yang belum teraliri listrik, termasuk tiga pulau yang ada di Kota Makassar, yaitu Pulau Kodingareng, Barrang Lompo, dan Barrang Caddi yang masuk wilayah Kecamatan Sangkarrang.
Oleh karena itu, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah saat menerima kunjungan Kepala Kantor Konsuler Jepang di Makassar, Miyakawa Katsutoshi, kemarin, membahas rencana pembangunan instalasi pembangkit sistem baterai hibrid atau storage system for RES integration (micro grid) di Sulawesi Selatan. (YH/LN/N-1)
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengeluhkan harga tiket pesawat yang mahal untuk menuju titik bencana di Sumatra dan Aceh.
Sejumlah provinsi telah mengirimkan relawan kemanusiaan, di antaranya Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sigit berharap dengan adanya gotong royong polisi dan warga ini, anak-anak bisa segera kembali ke kursi sekolah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved