Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
KAPOLRI Jendral Tito Karnavian mengemukakan adanya kejanggalan terhadap pola kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berdasarkan pengamatan dari helikopter.
"Area yang terbakar hanya hutan saja. Sedangkan areal kebun sawit dan tanaman kainnya tidak terbakar. Hal ini merupakan indikasi adanya unsur kesengajaan," kata Kapolri saat mengunjungi lokasi karhutla di Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Senin (16/9).
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mendapatkan laporan dari Bupati Pelalawan, bahwa 80% wilayah hutan dan layan yang terbakar selalu berubah menjadi lahan perkebunan sawit atau tanaman industri lainnya.
baca juga: Anggaran Minim, Pemprov Babel Tetap Semangat Atasi Bencana
Berdasarkan data hasil analisis dari situs https://fires.globalforestwatch.org/map/ tentang fires spot di Indonesia dari tanggal 1 Agustus sd 14 September 2019, ditunjukkan bahwa titik panas atau identik lokasi karhutla terjadi di luar kawasan. Hampir 85% areal kebakaran di luar konsensi sawit. (OL-3)
Sebagai negara dengan area hutan yang didominasi oleh lahan gambut, komitmen pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan dan mitigasi karhutla dinilai masih harus terus ditingkatkan.
Berdasarkan informasi, bibit kelapa sawit yang ditanami telah mencapai seluas 1 hektare (ha) di lokasi karhutla yang menghanguskan sekitar 50 ha lahan gambut.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Jambi selama 10 hari, sejak 10 hingga 19 Agustus 2025.
BNPB mencatat luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas tahun ini relatif kecil, hanya sekitar 3.000 hektare
Sejumlah langkah strategis yang dilaksanakan oleh Polri, TNI, BNPB, BMKG, instansi terkait, relawan dan elemen masyarakat, khususnya di Kalbar sudah berjalan baik dan kompak.
PEMERINTAH memastikan penegakan hukum menjadi instrumen utama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seiring meningkatnya potensi kebakaran di berbagai wilayah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved