Senin 16 September 2019, 09:51 WIB

Anggaran Minim, Pemprov Babel Tetap Semangat Atasi Bencana

Rendy Ferdiansyah | Nusantara
Anggaran Minim, Pemprov Babel Tetap Semangat Atasi Bencana

MI/Rendy Ferdiansyah
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Babel. Mikron Antariksa.

 

ANGGARAN untuk penanganan bencana yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bangka Belitung (Babel) dalam setahun Rp.250 juta. Jumlah tersebut jauh dari angka yang kebutuhan. Kendati demikian, Pemerintah Babel tidak menyurutkan semangat untuk berbuat demi kemanusiaan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Babel. Mikron Antariksa mengaku anggaran untuk kebencanaan dalam setahun Rp.250 juta dan jumlah tersebut masih sangat kurang jika melihat potensi bencana kekeringan dan kebakaran hutan lahan seperti saat ini.

"Ya mau gimana lagi, anggaran kita hanya segitu, mau tidak mau kita harus bisa demi kemanusiaan," kata Mikron.di Pangkal Pinang, Babel, Senin (16/9).

Ia menjelaskan anggaran Rp.250 juta dalam setahun tersebut untuk menanggulangi segala bencana yang terjadi di enam kabupaten dan satu kota di wilayah Babel.

"Anggaran segitu kita harus meng-cover untuk semua bencana hingga ke Belitung Timur," ujarnya.

Diakui Mikron, anggaran sebesar Rp.250 juta tersebut bukan untuk membantu kepentingan masyarakat, melainkan hanya untuk mobilisasi dan BBM operasional tim.

"Setahun dengan anggaran Rp 250 juta itu hanya untuk mobilisasi dan BBM operasional tim," terang Mikron.

Terkadang, lanjut Mikron, untuk menutupi agar anggaran Rp.250 juta tidak cepat habis, pihaknya bersama tim dan relawan sumbangan untuk hal-hal
yang kecil.

Untuk itu, BPBD Babel selalu berharap agar bencana seperti  kekeringan dan karhutla segera berakhir, agar anggaran yang ada bisa mencukupi untuk bencana lainya seperti banjir dan puting beliung.

"Ya harapan kita satu-satunya agar anggaran ini cukup setahun, bencana kekeringan dan karhutla segera berakhir," ucap Mikron.(OL-09)

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More