Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
SETELAH dikunjungi Sekretaris kementerian PPPA pekan lalu, Desa Lamakera, Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur, NTT kini disibukan lagi dengan kunjungan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita.
"Dulunya, Desa Lamakera terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Motonwutun di sebelah timur dan Dusun Watobuku di sebelah barat. Seiring meningkatnya jumlah penduduk di kedua dusun tersebut, sekarang statusnya sudah meningkat menjadi desa, yaitu Desa Motonwutun dan Desa Watobuku. Meski sudah terbagi menjadi dua desa, tapi warga kedua desa tersebut tetap menyebut dirinya sebagai warga Desa Lamakera," ujar Camat Solor Timur, Akhmad R. Duli, kepada Media Indonesia, Rabu (4/9).
Kedatangan Mensos ke Lamakera untuk memberikan bantuan sembako kepada 300 keluarga dan bantuan usaha ekonomi produktif.
"Mensos berkunjung ke Flores Timur, dan singgah di Lamakera untuk mengunjungi kampung halaman Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher," kata Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payong Boli.
Seperti kebanyakan perkampungan di pesisir, mayoritas pekerjaan warga desa sebagai nelayan. Salah satu tradisi unik di kampung tersebut adalah berburu Paus. Berbeda dengan masyarakat Lamalera di Pulau Lembata, masyarakat Lamakera, memiliki tradisi berburu Paus biru saja. Namun kini tradisi itu lambat laun mulai bergeser. Masyarakat setempat lebih memilih untuk menangkap ikan yang dapat dikonsumsi seluruh kalangan atau bernilai ekonomis lebih tinggi.
baca juga: BPJS Kesehatan Bentuk Keberhasilan Inklusi Keuangan
Berbeda dengan Warga NTT lainnya yang mayoritas beragama Kristen/Katolik, seluruh Warga Lamakera beragama Islam. Di desa tersebut terbangun masjid besar bernama Masjid Al Ijtihad yang memiliki tujuh pintu. Tujuh pintu ini diberi nama sesuai nama tujuh suku yang ada di Lamakera, yaitu Lewoklodo, Ema Onang, Kiko Onang, Lamakera, Hari Onang, Lawerang, dan Kuku Onang.
Masjid ini mempunyai lima menara dengan menara utama yang berada di depan masjid menjulang setinggi 45 meter, menjadikannya menara masjid tertinggi di wilayah NTT. (OL-3)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved