Iuran BPJS Kesehatan Naik, Jumlah Warga Miskin Tidak Dikurangi

PEMERINTAH Provinsi Bangka Belitung memastikan akan tetap menanggung iuran JKN-BPJS bagi masyarakat miskin yang menjadi tanggung jawan pemerintah.

"Kalau bagi masyarakat sudah pasti ini menjadi beban, terutama pada kelas 3. Apalagi di tengah merosotnya harga komonditi perkebunan dan timah," kata Erzaldi, Jumat (30/8).

Hal ini menurut Erzaldi akan semakin membuat masyarakat malas membayar sehingga akan terjadi penunggakan iuran BPJS kesehatan.

"Sekarang infomasinya banyak warga yang menunggak tidak bayar iuran, apalagi iuranya naik," tambahnya.

Sedangkan lanjutnya untuk JKN-BPJS yang ditanggung pemerintah daerah, memang akan berpengaruh juga. Kendati demikian ia memastikan semua akan di bayar oleh pemerintah daerah.

"Tidak ada pengurangan masyarakat miskin peserta JKN-BPJS. Kendati iuranya naik, kita akan upayakan tetap membayar meski menambah beban APBD," kata Erzaldi.

Sementara, Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Akli membenarkan bahwa dengan naiknya iuran BPJS Kesehatan, pemerintah kota tetap akan menanggungnya dan tidak ada pengurangan jumlah warga miskin. Pimpinan sementara DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza mengatakan tidak masalah iuran BPJS naik. Menurutnya pelayanan kesehatan masyarakat miskin harus menjadi prioritas dan menjadi kewajiban pemerintah daerah menanggungnya. (OL-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Siswantini Suryandari