Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PEMERINTAH berupaya keras memperbaiki jaringan telekomunikasi di Papua yang terganggu saat aksi demonstrasi di di wilayah tersebut.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengungkapkan pihaknya akan meminta bantuan aparat keamanan dalam proses perbaikan tersebut.
“Saya tegaskan kami akan memperbaiki jaringan di Papua selama teknisi kami mendapat jaminan keamanan,” katanya saat kunjungan kerja ke Nunukan, Kalimantan Utara, Jumat (30/8).
Ia mengungkapkan, pihaknya sudah mendapat jaminan keamanan dari Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kepala Polri Tito Karnavian untuk menurunkan bala bantuan keamanan.
Baca juga: Komunikasi Melalui Ponsel di Jayapura Masih Terganggu
Sambil menunjukkan pesan Whatsapp dari Panglima TNI dan Kapolri, Rudiantara mengatakan kedua institusi pertahanan dan keamanan siap menurunkan personel untuk membantu memulihkan jaringan telekomunikasi di Papua.
“Seperti Polri yang merencanakan menurunkan 650 personelnya,” ujarnya.
Rudiantara berharap infrastruktur jaringan telekomunikasi di Papua tidak mengalami kerusakan parah. Sehingga masyarakat dan pemerintah bisa mengetahui apa yang terjadi di sana baik jaringan udara maupun bawah tanah.
“Jadi jangan dipikir kita sengaja memutus jaringan telekomunikasi. Kita juga butuh informasi dari sana,” pungkasnya. (OL-2)
Terdakwa kasus situs judol berinisial ZA membantah keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi dan PDIP dalam kasus tersebut.
Pernyataan itu menyusul penetapan lima tersangka oleh Kejaksaan dalam kasus PDNS, termasuk seorang mantan pejabat Kementerian Kominfo.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting menyebut terjadi pengondisian pemenang tender pengadaan barang dan jasa pengelolaan antara pihak Kemenkominfo.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko membantah Budi Arie Setiadi terlibat dalam melindungi situs judi online.
Proses registrasi izin kunjungan jurnalistik yang saat ini berlaku masih dijalankan secara manual dan belum memiliki standar khusus.
Tercatat ada sebanyak 162 instansi yang ikut serta yang karyanya dinilai enam pakar selama 3 bulan untuk ajang Anugeram Media Humas 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved