Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
DELAPAN desa di Kecamatan Komodo Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami kekeringan. Akibatnya, sawah milik petani di delapan desa gagal panen.
Delapan desa itu ialah Golo Bilas, Macan Tanggar, Batu Cermin, Munting Kajang, Compang Longgo, Tiwu Nampar, Pantar, dan Golo Pongkor.
Tokoh masyarakat Rofinus Ndau saat ditemui, Rabu (28/8), menuturkan kekeringan melanda sejak Mei telah mengakibatkan penyusunan aliran air dari sumber mata air.
Petani tidak menyadari kondisi penyusutan air dan tetap menanam benih padi. Walhasil, padi kering dan gagal panen.
"Ada yang sudah tanam sehingga padi yang mulai berbulir mengering lalu mati tak berisi atau puso. Isi tanah terbelah begitu dalam. Panas berlebihan," ujar Rofinus.
Baca juga: Gagal Panen karena Kekeringan, Petani Jateng Pasrah
Akibatnya, sambung dia, para petani beralih profesi dan bekerja serabutan untuk mengatasi ancaman kelaparan. "Sebagian beralih profesi menjadi buruh bangunan di Kota Labuanbajo."
Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Manggarai Barat Dominikus Hawan mengaku belum bisa berbuat banyak karena ketiadaan dana bantuan.
"Kami sudah kirim proposal tetapi sejauh ini belum ada jawaban dari pusat. Masih tunggu jawaban pusat. Sehingga bantuan air bersih belum bisa dipasok, apalagi bantuan berupa makanan," katanya.(X-15)
Kenaikan harga cabai rawit merah dipicu berkurangnya pasokan dari Kabupaten Kepahiang, sementara harga beras premium Rp16.000/kg dan beras medium Rp13.750/kg.
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan aneka cabai di Provinsi Jawa Barat dalam kondisi sangat aman untuk kebutuhan menjelang Ramadan dan Idul fitri 2026.
Kementerian Pertanian menargetkan distribusi 4 juta dosis vaksin PMK secara nasional sepanjang 2026.
Untuk itu semua jagal wajib menjaga stabilitas harga karkas sehingga harga daging di Pasar tidak lebih dari Rp130.000/kg
Komisi IV DPR RI mendorong penguatan sarana dan prasarana laboratorium berstandar internasional, pemenuhan alat identifikasi penyakit PMK.
PVTPP Kementan mendeklarasikan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yang dirangkaikan dengan peluncuran aplikasi Siperintis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved