Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
GURU besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor Dwi Andrea menilai perlu ada kebijakan yang memperkuat antisipasi terhadap fenomena dampak kekeringan dan prediksi kemarau berkepanjangan terhadap produksi pangan di berbagai daerah Nusantara.
"Luas panen diperkirakan akan menurun di atas 500 ribu hektare dibanding pada 2018. Itu minimum," katanya dalam rilis yang diterima di Jakarta, Rabu (28/8).
Menurut Andreas, penurunan luas panen tersebut disebabkan mundurnya musim tanam, baik musim tanam pertama pada musim hujan, maupun musim tanam kedua pada musim gadu (padi yang ditanam pada musim kemarau).
"Perhitungan saya, penurunan produksi beras kira-kira dua juta ton, itu paling optimistis. Bisa lebih dari dua juta ton," ujarnya.
Baca juga: 10 Bendungan Menyusut, Pemerintah Prioritaskan Ketersediaan Air
Karena itu, menurut dia, pemerintah harus benar-benar waspada dan tidak terbuai dengan data yang menyebutkan ada potensi surplus sekitar 4 juta ton hingga September 2019. "Hitungan itu tidak memperhitungkan masa paceklik sampai Februari atau Maret tahun depan," katanya.
Ia menambahkan, dapat dipastikan mulai Oktober sampai Februari neraca akan defisit.
Selain itu, imbuh dia, indikasi penurunan jumlah produksi beras sudah terlihat, yakni dari harga gabah kering panen (GKP) yang sudah hampir mencapai Rp6 ribu.
Berkaca dari pengalaman pada 2018, Andreas melihat pemerintah terkesan tidak melakukan analisis dan hitungan yang tepat.
Kepala Bidang (Kabid) Diseminasi Informasi Iklim dan Kualitas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Hary Tirto Djatmiko kepada sejumlah media menyatakan bahwa kemarau tahun ini akan lebih kering bila dibandingkan 2018.
"Itu akan berdampak di beberapa sektor. Pertanian yang tidak ada hujan. Sektor sumber daya air yang dampaknya pada ketersediaan air, dan lingkungan yang berpotensi karhutla," katanya.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menyampaikan bahwa ada potensi penurunan panen atau produksi karena kekeringan.
"Ini yang harus diantisipasi pemerintah, jangan sampai pasokan bahan pangan itu turun sehingga harga naik," kata Yoga.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian menyatakan kekeringan yang melanda areal sawah di berbagai daerah pada musim kemarau bisa diatasi dengan pompanisasi dan pembuatan embung air.
"Kami masih mencari solusi. Tapi untuk sementara ini, bisa dengan pompanisasi dan pembuatan embung air," kata Dirjen Prasarana dan Sarana Kementan Sarwo Edhi saat meninjau sawah kekeringan di Purwakarta, Rabu (24/7).
Untuk pompanisasi, selama tiga tahun terakhir pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan 100 ribu mesin pompa di seluruh Indonesia.
Pada tahun ini, kata dia, sudah ada sekitar 20 ribu permohonan bantuan pompanisasi. Selain itu, banyak pula petani yang meminta bantuan selang air sepanjang 7.390 meter. (X-15)
PVTPP Kementan mendeklarasikan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yang dirangkaikan dengan peluncuran aplikasi Siperintis.
Amran menilai, praktik penyelundupan pangan sebagai tindakan yang mencederai kepentingan bangsa dan petani.
WAKIL Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, memastikan stok dan harga sapi hidup di tingkat produsen tetap terkendali menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) hingga Lebaran tahun depan.
Kementan juga mendiseminasi naskah kebijakan berjudul “Regenerasi Petani untuk Percepatan Pencapaian Swasembada Pangan Berkelanjutan.
PEMERINTAH dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan harga sapi hidup di tingkat peternak tetap terkendali menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir pelaku usaha pangan yang menjual komoditas di atas HET jelang Nataru
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved