Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menegaskan, dirinya tidak akan menyerahkan nama-nama kandidat yang pantas menjadi menteri di kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin kecuali jika Presiden terpilih Joko Widodo memintanya.
"Tidak (akan menyodorkan nama calon menteri) kecuali diminta," kata Surya ketika jumpa pers di hadapan awak media di Sleman, DI Yogyakarta, Selasa (30/7).
Mendapatkan pernyataan tersebut, awak media pun bertanya, apakah Surya Paloh sudah diminta oleh Presiden untuk mengusulkan nama-nama calon menteri?
"Belum," jawab Surya yang disambut tawa oleh para awak media dan Surya.
Baca juga: Jenguk Buya Syafii, Surya Paloh Ungkap Kekagumannya
Surya mengatakan, Partai NasDem tetap memegang kultur budaya ewuh pekewoh (perasaan tidak enak). Menurut dia, NasDem tegas menyatakan, tidak memiliki target jumlah kursi menteri pada kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Tidak ada target kursi. Kita konsisten dengan pemikiran kita. Presiden yang memiliki hak prerogatif. Kita usung, dukung, dan perjuangkan benar," tegas Surya.
Di tempat terpisah, Buya Syafii Maarif memiliki saran tiga kriteria untuk kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Kalau bisa, menteri-menteri yang patriot, nasionalis, dan petarung yang berani. Jangan seperti sekarang ini, susah kita," kata Buya singkat di kediamannya.
Namun, ketika ditanya contoh nama-nama yang dimaksud, Buya enggan menyebutkan. (OL-1)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved