Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menetapkan 45 anggota DPRD terpilih hasil Pemilu 2019.
Penetapan melalui rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon anggota DPRD Kabupaten Purwakarta terpilih periode 2019-2024 yang digelar di Ballroom Hotel Harper Purwakarta, Senin (22/7).
Ketua KPU Purwakarta Ahmad Ikhsan Fathurrahman mengatakan, mereka yang terpilih tinggal menunggu pelantikan. KPU sudah menyerahkan berkas kepada pihak pemerintah daerah.
"Pemda yang melanjutkan ke gubernur. Karena hari ini sudah kita serahkan berkas semuanya," kata Ikhsan.
Diketahui, akhir masa jabatan anggota DPRD Purwakarta periode 2019-2024 pada 6 Agustus. Saat ini pihak pemda sudah bisa menyampaikan berkas penetapan anggota DPRD 2019-2024 ke gubernur.
Setidaknya ada 23 caleg petahana yang duduk kembali di DPRD Purwakarta untuk periode 2019-2024. Sisanya, 22 caleg adalah muka-muka baru.
Perolehan kursi untuk DPRD Purwakarta adalah sebagai berikut Golkar (11 kursi), Gerindra (7 kursi), PKB (6 kursi), PDIP (5 kursi), PKS (5 kursi), Demokrat (3 kursi), Nasdem (2 kursi), PPP (2 kursi), PAN (2 kursi), Hanura (1 kursi), dan Partai Berkarya (1 kursi).
Baca juga: Kursi Naik 4 Kali Lipat, NasDem Bentuk Fraksi di DPRD Yogyakarta
Rapat pleno dihadiri oleh unsur Muspida, Bawaslu Purwakarta dan seluruh perwakilan partai politik peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Purwakarta. (X-15)
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan tidak ada kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk tahun 2026
SEBANYAK 60 Posko Piket Lebaran 2026 yang tersebar di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Posko itu bisa dijadikan tempat beristirahat, minum atau menggunakan toilet selama mudik lebaran 2026.
Tim yang telah dibentuk sejak 11 November 2025 ini dijadwalkan bertugas hingga 13 Januari 2026
Asep menekankan bahwa pencapaian target PAD tidak bisa dilakukan oleh Bapenda sendirian.
Langkah strategis ini bertujuan meminimalkan konflik agraria serta mencegah eskalasi bencana lingkungan di wilayah Jawa Barat.
Dedi menyatakan bahwa inventarisasi dan penetapan batas sempadan oleh Kementerian PU akan menjadi "senjata" bagi pemerintah daerah untuk melakukan penegakan hukum secara tegas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved