Headline

Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan

Fokus

Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah

Khofifah Serukan Distribusikan Air Bersih

Faishol Taselan
03/7/2019 14:42
Khofifah Serukan Distribusikan Air Bersih
Warga antre untuk dapat dari tangki di Kabupaten Bojonegoro, Jatim.( MI/ M Yakub)

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) diminta segera mendistribusikan air bersih ke wilayah yang kini dilanda kekeringan.

"Saya telah meminta kepada OPD khususnya BPBD untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat. Apalagi, curah hujan di hampir seluruh wilayah Jatim sudah sangat jarang," kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Surabaya,
kemarin.

Khofifah telah mengkoordinasikan dengan beberapa OPD untuk penyaluran air bersih maupun untuk mengatasi kekeringan secara keseluruhan. Pemprov Jatim lewat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim telah bergerak cepat dengan mendistribusikan air bersih pada 24 daerah yang terdampak kekeringan.

Daerah yang terdampak kekeringan tersebut meliputi Kabupaten Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Gresik, Tuban, dan Pasuruan. Jika dipetakan kecamatan dan desa terdampak kekeringan sesuai Badan Koordinator Wilayah (Bakorwil) setempat, di Madiun ada 42 kecamatan dan 138 desa yang terimbas.

Laporan dari Bakorwil Bojonegoro, tercatat kekeringan melanda 51 kecamatan dan 164 desa. Sementara itu, di Bakorwil Malang, ada 19 kecamatan dan 47 desa. Selanjutnya Bakorwil Pamekasan melaporkan 40 kecamatan dan 56 desa. Kemudian Bakorwil Jember ada 28 kecamatan dan 61 desa.

"Proses pendistribusian air bersih ini telah dilakukan sejak awal Juni lalu sesuai pemetaan daerah rawan kekeringan. Selain itu, BPBD juga telah mendistribusikan 820 unit tandon, 1000 lembar terpal dan 3000 unit jerigen melalui BPBD kabupaten," ujar Khofifah.

Orang nomor satu di Jatim tersebut juga meminta komitmen dari semua OPD untuk melakukan persiapan dan antisipasi musim kemarau ini. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan penanganan terbaik bagi masyarakat.

"Banyak OPD yang terlibat misalnya Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Sumder Daya Alam, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dilibatkan untuk mengatasi kekeringan pertanian," kata mantan Menteri Sosial tersebut. (FL/OL-9)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Deri Dahuri
Berita Lainnya