Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provisi Sulawesi Selatan terus mengejar asetnya yang berada di pihak ketiga. Karenanya, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat, Salahuddin, mengungkapkan, pihaknya sudah bekerja sama untuk pengamanan aset-aset tersebut.
Menurut Salahuddin, Pemprov Sulsel mengusulkan 16 aset milik mereka kepada pihak kejaksaan tinggi untuk diselamatkan karena dikuasai oleh pihak ketiga. Di antaranya Stadion Mattoanging Andi Mattalatta yang dikelola Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS).
"Jadi ada permintaan melalui penebitan surat kuasa khusus (SKK) untuk pengangkatan Jaksa sebagai pengacara negara. Dan saat ini ada 48 Jaksa Pengacara Negara yang ditunjuk," ungkap Salahuddin.
Menanggapi hal itu, Peneliti Lembaga Anti Corruption Commite (ACC) Sulsel, Anggareksa, menilai jika Pemprov Sulsel masih lalai dalam menjaga aset miliknya. Sebab, tidak sedikit aset pemprov yang masih dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak ketiga.
Baca juga: Wali Murid di Surabaya Unjuk Rasa Soal Sistem Zonasi
Menurut Anggarekasa, Pemprov Sulsel seharusnya berkaca dari kasus komersialisasi Gedung PWI Sulsel, yang kepemilikannya diklaim oleh pihak lain.
Karena itu, banyaknya aset yang terlantar membuat pihak-pihak lain memanfaatkan aset tersebut untuk kepentingan pribadi sehingga merugikan pemerintah provinsi.
"Jika aset tersebut dikelola dengan baik, terdata dengan baik, memiliki dasar hukum yang kuat itukan bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat," tuturnya. (OL-1)
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved