Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMERINTAH Provisi Sulawesi Selatan terus mengejar asetnya yang berada di pihak ketiga. Karenanya, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat, Salahuddin, mengungkapkan, pihaknya sudah bekerja sama untuk pengamanan aset-aset tersebut.
Menurut Salahuddin, Pemprov Sulsel mengusulkan 16 aset milik mereka kepada pihak kejaksaan tinggi untuk diselamatkan karena dikuasai oleh pihak ketiga. Di antaranya Stadion Mattoanging Andi Mattalatta yang dikelola Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS).
"Jadi ada permintaan melalui penebitan surat kuasa khusus (SKK) untuk pengangkatan Jaksa sebagai pengacara negara. Dan saat ini ada 48 Jaksa Pengacara Negara yang ditunjuk," ungkap Salahuddin.
Menanggapi hal itu, Peneliti Lembaga Anti Corruption Commite (ACC) Sulsel, Anggareksa, menilai jika Pemprov Sulsel masih lalai dalam menjaga aset miliknya. Sebab, tidak sedikit aset pemprov yang masih dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak ketiga.
Baca juga: Wali Murid di Surabaya Unjuk Rasa Soal Sistem Zonasi
Menurut Anggarekasa, Pemprov Sulsel seharusnya berkaca dari kasus komersialisasi Gedung PWI Sulsel, yang kepemilikannya diklaim oleh pihak lain.
Karena itu, banyaknya aset yang terlantar membuat pihak-pihak lain memanfaatkan aset tersebut untuk kepentingan pribadi sehingga merugikan pemerintah provinsi.
"Jika aset tersebut dikelola dengan baik, terdata dengan baik, memiliki dasar hukum yang kuat itukan bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat," tuturnya. (OL-1)
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved