Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 1.656 kepala keluarga (KK) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menerima kartu kombo atau dikenal sebagai kartu keluarga sejahtera. Mereka berasal dari sejumlah desa di Kecamatan Cipanas dan Kecamatan Cianjur.
Di wilayah Kecamatan Cipanas, penyalurannya dilakukan pada Jumat (31/5). Jumlah penerima kartu tersebut ialah sebanyak 416 kepala keluarga. Mereka tercatat dari Desa Palasari.
Untuk Kecamatan Cianjur, dialokasikan sebanyak 1.240 keluarga penerima manfaat. Secara rinci, di Desa Babakankaret sebanyak 345 orang, Desa Mekarsari 329 orang, dan di Kelurahan Solopandan 343 orang. "Jadi, kartu kombo ini bisa memfasilitasi warga miskin membeli sembako dengan harga murah," kata Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman, kemarin.
Dia menambahkan, kartu kombo merupakan program dari Kementerian Sosial (Kemensos). Di daerah, sebagai pelaksana ialah Pemerintah Kabupaten (pemkab) setempat melalui Dinas Sosial. Adapun dalam pelaksanaan penyaluran, pemerintah telah menunjuk Bank Rakyat Indonesia sebagai mitra.
"Proses penggunaan dan pendistribusian kartu kombo dikelola BRI," terangnya. Program kartu kombo, jelas Herman, merupakan bentuk bantuan untuk masyarakat yang tidak mampu. Kartu itu tidak bisa diuangkan dan tidak bisa digunakan untuk yang lainnya.
"Keluarga penerima manfaat bisa membelanjakannya di E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong). E-Warong adalah warung yang sudah bekerja sama dengan pihak BRI, sudah layak, dan dipilih jadi agen pendistribusian kartu," ucapnya.
Bentuk kartu kombo mirip kartu ATM. Melalui kartu tersebut, nilai besaran bantuan yang diberikan sebesar Rp110 ribu per keluarga penerima manfaat. "Selesai berbelanja, kartunya tinggal digesek. Kartu ini akan aktif dan bisa digunakan bulan depan. Selanjutnya dapat dipakai lagi setiap bulan berikutnya," ungkapnya.
Herman mengingatkan, setiap keluarga penerima manfaat agar memakai secara benar kartu kombo yang mereka peroleh. Artinya, penggunaannya harus sesuai dengan peruntukan. Warga penerima manfaat bisa membeli berbagai komoditas kebutuhan pangan secara efektif dan efisien.
"Kartu kombo ini bagian dari bantuan pangan nontunai. Tidak hanya bisa digunakan membeli beras di setiap E-Warong yang jadi agen, tapi juga minyak goreng, telur ayam, dan tepung. Dengan bantuan ini, harapannya bisa menurunkan angka kemiskinan," pungkasnya. (BB/N-3)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved