Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Pemerintah Daerah (Pemda) tetap fokus Tingkatkan Pelayanan Masyarakat Khususnya Hadapi Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah/2019 Masehi. Hal itu disampaikannya melihat perkembangan dinamika pasca-Pemilihan Umum serentak 2019.
"Sekarang Pemda waktunya untuk tetap fokus pada peningkatan pelayanan untuk masyarakat, kita tau sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri," kata Tjahjo dalam keterangan resminya,Jakarta, Kamis (24/5).
Tjahjo pun meminta seluruh kesiapan Hari Raya Idul Fitri terpantau secara baik dengan memastikan ketenteraman, keamanan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta kebutuhan masyarakat lainnya terpenuhi.
"Pastikan semua persiapan aman, dari segi Tramtibum. Selain itu, Pemda harus memastikan jalannya pelayanan masyarakat khusus hadapi Hari Raya Idul Fitri Aman," tutup Tjahjo.
Baca juga: Bupati Manggarai Diperiksa Terkait Politik Uang Kader PAN
Selain itu, Tjahjo meminta seluruh Kepada Daerah agar lebih aktif mengkoordinasikan Posko Terpadu Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah/2019 Masehi.
"Kepala Daerah harus aktif melaporkan dan mengorganisasikan posko terpadu hari raya, agar seluruh persiapan hari raya di daerah serta pelaksanaan Hari Raya terpantau dengan baik," kata Tjahjo.
Posko Terpadu Hari Raya Idul Fitri ini ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor 300/3817/SJ tanggal 14 Mei 2019, yang fungsinya memantau dan melaporkan persiapan seluruh kebutuhan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1440 H/2019. (OL-1)
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Pengalihan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD dinilai akan menggeser sumber legitimasi kekuasaan dari rakyat ke elite politik.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dinilai bisa tersingkir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved