Menkumham Jatuhkan Sanksi ke Pengelola Lapas Langkat

MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly akan memberikan sanksi tegas bagi seluruh jajaran pengelola Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Narkotika Klas III Langkat, Sumatera Utara,

Sanksi yang diberikan kepada Kepala Lapas hingga sipir itu merupakan tindak lanjut dari kerusuhan yang terjadi di Lapas tersebut Kamis (16/5) malam.

Sanksi dijatuhkan setelah Yasonna meninjau langsung Lapas Langkat, Sabtu (18/5). Sebelumnya, ia juga telah memanggil seluruh unsur pengelola Lapas untuk mendapatkan latar belakang kejadian.

Usai meninjau Lapas, Yasonna mengungkapkan telah terjadi kekerasan terhadap warga binaan Lapas Langkat yang kemudian menyulut emosi warga binaan lain, sehingga menimbulkan kerusuhan.

Meskipun kekerasan itu dilakukan pengelola lapas untuk menindak lanjuti temuan narkoba, tetapi Yasonna mengakui tidak bisa membenarkan tindakan kekerasan tersebut.

Baca juga : 51 Napi Lapas Langkat masih Buron

"Memang ditemukan narkoba dan itu harus ditindak lanjuti, itu benar. Yang tidak benar adalah perbuatan eksesif untuk memaksa siapa saja di dalam sampai mengakibatkan penganiayaan yang dilihat oleh warga binaan dan menimbulkan emosi yang sangat mendalam," kata Menkumham..

Penyebab kerusuhan di Lapas Langkat ini pun dinilainya mirip dengan apa yang yang terjadi di Rutan Kelas IIB, Siak, Riau, belum lama ini.

Selain kekerasan, terdapat pula masalah laten lain yang selama ini berlangsung di Lapas Langkat, termasuk merajalelanya praktik pungutan liat (pungli).

"Saya sudah dengar tadi, pungli dan lain-lain, bukan hanya Kalapas, semua yang ada di sini, semua diangkat. Mereka berbahaya kalau masih di sini, penyakit," tegas Yasonna.

Narkoba, lanjut dia, malah diperdagangkan di Lapas Langkat dan sejak lama Kemenkum HAM sudah memerintahkan untuk dilakukan pembersihan.

"Tapi kalau mental pegawainya sudah begini rusak, kita harus keras. Dari dulu sebenarnya kami sudah keras tapi masih saja berulang," imbuhnya.

Selain itu, dia pastikan bahwa semua masalah pengelolaan yang terjadi di Lapas Langkat akan dibenahi secara bertahap, seperti harga koperasi, harga air dan sebagainya.

Begitu juga dengan sistem informasi remisi. Sebenarnya, kata Yasonna, sistem online sudah berjalan, hanya saja perlu diperhatikan agar sistem itu dijalankan dari Lapas Langkat.

"Harus secara online, jangan lagi diantar-antar," ujarnya.

Mengenai tindakan-tindakan anarkis warga binaan, diungkapkannya bahwa sekarang sedang dilakukan penyelidikan. Siapa saja yang melakukan pembakaran dan sebagainya.

Kerusakan-kerusakan yang terjadi di Lapas Langkat pun dia katakan akan diperbaiki sesegera mungkin.(OL-8)