Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Sosial RI menyetujui penyaluran bantuan pangan nontunai (BPNT) untuk Juni dimajukan minggu terakhir bulan ini. Dengan demikian, keluarga penerima manfaat (KPM) pada bulan Ramadan mendapat dua kali penyaluran bantuan tersebut.
"Ya, sudah disetujui dua kali penyaluran BPNT pada bulan ini," kata Dewi Krisnawati, Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Klaten, Selasa (14/5).
Rencana penyaluran BPNT dua kali pada Mei ini sudah dikoordinasikan dengan Kemensos RI. Jumlah KPM di Kabupaten Klaten sebanyak 109.240 keluarga. Menurut Dewi, para distributor pun siap untuk melaksanakan dua kali penyaluran BPNT pada bulan ini. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi Bidang Sosial Dinsos P3AKB dengan sembilan distributor di Klaten.
Sementara, surat perintah pencairan dana (SP2D) BPNT untuk penyaluran awal Mei sudah turun. Sehingga, para distributor minggu ini mulai menyalurkan bantuan pangan itu ke KPM lewat e-Warung.
baca juga: Bansos Rastra di NTT Selesai September 2019
Penyaluran BPNT yang merupakan pengganti program rastra tersebut, diterima KPM dalam bentuk natura, yaitu beras sebanyak sembilan kilogram dan telur ayam tujuh butir. Nilai bantuan Rp110.000 per KPM. Salah satu distributor, Riyanto Joko Nugroho, saat ditemui di kantornya membenarkan bahwa para distributor telah siap untuk melaksanakan dua kali penyaluran BPNT pada bulan puasa ini.
"Kami juga sudah siapkan beras 200 ton dan telur 5,6 ton untuk 12.000 KPM bulan ini. Penyalurannya melalui 24 e-Warung di empat kecamatan, yaitu Klaten Utara, Kebonarum, Wedi, dan Gantiwarno," (OL-3)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved