Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
KEMENTERIAN Sosial RI menyetujui penyaluran bantuan pangan nontunai (BPNT) untuk Juni dimajukan minggu terakhir bulan ini. Dengan demikian, keluarga penerima manfaat (KPM) pada bulan Ramadan mendapat dua kali penyaluran bantuan tersebut.
"Ya, sudah disetujui dua kali penyaluran BPNT pada bulan ini," kata Dewi Krisnawati, Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Klaten, Selasa (14/5).
Rencana penyaluran BPNT dua kali pada Mei ini sudah dikoordinasikan dengan Kemensos RI. Jumlah KPM di Kabupaten Klaten sebanyak 109.240 keluarga. Menurut Dewi, para distributor pun siap untuk melaksanakan dua kali penyaluran BPNT pada bulan ini. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi Bidang Sosial Dinsos P3AKB dengan sembilan distributor di Klaten.
Sementara, surat perintah pencairan dana (SP2D) BPNT untuk penyaluran awal Mei sudah turun. Sehingga, para distributor minggu ini mulai menyalurkan bantuan pangan itu ke KPM lewat e-Warung.
baca juga: Bansos Rastra di NTT Selesai September 2019
Penyaluran BPNT yang merupakan pengganti program rastra tersebut, diterima KPM dalam bentuk natura, yaitu beras sebanyak sembilan kilogram dan telur ayam tujuh butir. Nilai bantuan Rp110.000 per KPM. Salah satu distributor, Riyanto Joko Nugroho, saat ditemui di kantornya membenarkan bahwa para distributor telah siap untuk melaksanakan dua kali penyaluran BPNT pada bulan puasa ini.
"Kami juga sudah siapkan beras 200 ton dan telur 5,6 ton untuk 12.000 KPM bulan ini. Penyalurannya melalui 24 e-Warung di empat kecamatan, yaitu Klaten Utara, Kebonarum, Wedi, dan Gantiwarno," (OL-3)
Bansos senilai total Rp5.806.690.000 dibagikan kepada masyarakat Gresik di Pendopo Alun-Alun Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Berdasarkan data yang diperoleh dari perbankan pada Februari 2025, pada 15 Mei 2025 PPATK melakukan menghentikan sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan dormant.
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved