Selasa 14 Mei 2019, 06:20 WIB

Wali Kota Pasuruan Nonaktif Divonis 6 Tahun

mediaindonesia | Nusantara
 Wali Kota Pasuruan Nonaktif Divonis 6 Tahun

ANTARA FOTO/Umarul Faruq/aww.
WALI Kota Pasuruan nonaktif Setiyono divonis 6 tahun penjara

 

WALI Kota Pasuruan nonaktif Setiyono divonis 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, kemarin. Terdakwa juga didenda Rp500 juta serta membayar uang pengganti senilai Rp2,2 miliar.

Majelis hakim yang diketuai I Wayan Sosiawan menilai terdakwa Setiyono melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sebab, Setiyono menerima sejumlah fee proyek dari tahun 2016 hingga 2018, senilai Rp2,59 miliar. Atas perbuatannya ini majelis hakim memutus 6 tahun penjara. Vonis itu sesuai tuntutan jaksa KPK. "Menghukum terdakwa selama 6 tahun," kata I Wayan.

Apabila terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti, harta bendanya akan disita untuk membayar. Jika harta bendanya tidak mencukupi, terdakwa dipidana penjara dua tahun. Hakim juga memberikan hukuman tambahan, pencabutan hak politik selama tiga tahun setelah terdakwa menjalani hukumannya.

Atas putusan ini, terdakwa setelah konsultasi dengan penasihat hukumnya menyatakan pikir-pikir. Demikian pula dengan jaksa KPK. "Kami menghargai putusan majelis hakim, dan akan koordinasi dengan klien seminggu ini," kata penasihat hukum Alyas Ismail.

Sementara itu, setelah diperiksa KPK di Jakarta, Kamis (9/5) dan ditetapkan sebagai tersangka. Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman terlihat masih menjalani aktivitasnya seperti biasa, kemarin.

Dari pantauan di Balai Kota Tasikmalaya, Budi Budiman masih menerima sejumlah tamu dan menandatangani surat-surat keluar. Dia juga masih memimpin upacara ben-dera dan melakukan rapat paripurna bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.

"Saya belum melepaskan jabatan Wali Kota, meski sudah berstatus tersangka. Apalagi, saya tidak ditahan KPK tentunya ini menjadi alasan untuk tetap menjabat kepala daerah," kata Wali Budi Budiman, kemarin.

Budi mengatakan status tersangka yang menjeratnya tidak boleh menjadi alasan gangguan kepada pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan pemerintahan daerah tentunya akan terus berjalan. Khususnya, terkait rotasi dan mutasi sejumlah jabatan di lingkungan pemerintah mengingat ada beberapa jabatan yang harus segera diisi pejabat. (HS/AD/N-2)

Baca Juga

Ist

Penegakan Hukum Pengambilan Mata Air Tanpa Izin Harus Disegerakan

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 25 Juni 2022, 16:06 WIB
Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti bahkan mengingatkan, law enforcement harus disegerakan, guna menjaga dan melindungi hak...
MI/HO

Emak-Emak Kendal Ramaikan Lomba Futsal bersama Teman Sandi

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 25 Juni 2022, 12:23 WIB
Teman Sandi berharap dengan adanya kegiatan ini dapat membangkitkan semangat warga dan tentunya dapat mengajak masyarakat lebih...
MI/HO

Gelar Hackathon di Surabaya, Sahabat Ganjar Lanjut Cari Talenta Inovatif

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 25 Juni 2022, 12:17 WIB
Hackathon merupakan event kompetisi teknologi yang ditujukan untuk mahasiswa/i diseluruh penjuru Indonesia dengan tujuan menggali peran...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya