Banjir di Medan Disebut masih Tanggung Jawab Pemerintah Pusat

CURAH hujan yang tinggi beberapa hari belakangan kerap mengakibatkan banjir di berbagai wilayah di Kota Medan, Sumatra Utara. Bukan kali ini saja, kondisi itu selalu saja terjadi setiap musim penghujan.

Namun, menurut Akademisi Universitas Sumatra Utara, Asman Sembiring, sebenarnya masalah banjir di Medan tidak sesulit Jakarta.

"Bahkan seharusnya Medan tidak mengalami banjir," ujar Asman yang juga mantan Pimpro Penanganan Banjir Citarum, Rabu (8/5).

Dia menjelaskan, secara teori Medan seharusnya tidak mengalami banjir karena memiliki kemiringan 15 sampai dengan 60 msl. Level kemiringan itu sangat bagus untuk mengalirkan air.

Namun, yang menjadi masalah adalah banyaknya saluran yang tersumbat atau sungai yang mengalami pendangkalan.

"Jadi, dia (saluran air dan sungai) tidak mampu lagi menahan debit air yang datang," katanya.

Baca juga: Pendapatan Pengemudi Gojek Hampir Dua Kali Lipat Upah Minimum

Dipaparkannya, penyebab utama terbesar banjir di Kota Medan adalah meluapnya sungai-sungai utama. Seperti Sungai Belawan, Badera, Deli, Babura, Sei Kambing, Selayang, dan Sei Putih.

Sungai-sungai itu sendiri masih berada di bawah wewenang Pemerintah Pusat melalui Balai Wilayah Sungai Sumatra (BWSS) II.

"Artinya, peran Pemerintah Pusat dalam Banjir Kota Medan sangat besar," ujarnya.

Kemudian, lanjut dia, persoalan lain dari penanganan banjir Medan adalah masalah sosial serta permukiman penduduk yang semakin padat dan dibangun tanpa memperhitungkan aliran sungai atau drainase yang ada.

Sementara, Kepala BWSS II, Roy Panagom Pardede, mengaku pihaknya telah menormalisasi sungai-sungai yang ada di Provinsi Sumut, terutama Medan. Seperti di sekitar kawasan Pamen, Kampung Mandailing, Medan Baru, Polonia, dan Karya Darma Ujung.

"Selanjutnya kami akan menormalisasi daerah lain, seperti kawasan Jamin Ginting, Hotel Cambridge, Sungai Babura, Sungai Deli dan sungai lainnya," kata dia. (OL-1)