Ridwan Kamil akan Bangun 500 Desa Digital di Jabar

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat menargetkan dalam lima tahun ke depan seluruh desa mampu melakukan aktivitas digital. Tidak hanya mampu mengakses internet, digitalisasi pun diharapkan terjadi pada pelayanan publik hingga perdagangan yang melibatkan masyarakat.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) mengatakan, pihaknya berkeinginan kuat untuk menghadirkan layanan digital di setiap desa. Ini sangat penting karena potensi di wilayahnya akan lebih tergali jika mampu memanfaatkan perkembangan teknologi khususnya yang berbasis internet.

"Visi Jawa Barat provinsi digital, fokus pada desa digital. Karena punya potensi luar biasa kalau disentuh teknologi," kata Emil di Bandung, Senin (1/4).

Dalam mencapai visi ini, menurutnya terdapat sekitar enam strategi yang akan dilakukan agar digitalisasi hadir di berbagai aktivitas warga. "Salah satunya melatih e-commerce untuk perdagangan produk pedesaan," katanya.

Sebagai langkah awal, pihaknya akan menjadikan 500 desa percontohan pada 2019. Nantinya, seluruh wilayah tersebut akan mendapat insentif berupa infrastruktur internet dan pelatihan perdagangan digital.

"Ada bantuan infrastruktur dari Kominfo. Lalu kita melatih (perdagangan berbasis digital) anak-anaknya, supaya tak pindah ke kota, karena bisa mendapatkan income dari proses digital ini," katanya.

Upaya digitalisasi ini sejalan dengan program kerjanya yakni satu desa satu produk unggulan. Setiap desa harus memiliki identitas yang berbeda terutama dari sisi potensi perekonomiannya.

"Hari ini bisnis dan kegiatan ekonomi lainnya sudah tak manual. Ada ratusan contoh lain," katanya seraya menyebut dirinya meminta setiap kepala desa membuat akun media sosial untuk lebih mempromosikan potensi masing-masing.

Baca juga: Jokowi Sebut Pemerintah Butuh 'Dilan'

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Barat Dedi Supendi menambahkan, kemiskinan bukan persoalan inti di pedesaan. Justru, menurut dia permasalahan ini terletak pada terpisahnya potensi desa dengan warganya seperti promosi dan penetrasi pasar dari produk unggulan.

Dengan mengupayakan digitalisasi ini, diharapkan masyarakat mampu mempromosikan potensi di desanya masing-masing sehingga mampu menciptakan pasar. "Salah satunya melalui e-commerce," katanya.

Namun, pihaknya mengaku masih memetakan kondisi di setiap desa. Nantinya, pemerintah daerah tingkat I ini akan membagi ke dalam tiga kategori yang merah, kuning, dan hijau.

Kategori merah merupakan desa-desa yang sama sekali tak ada aktivitas digital mulai dari bisnis masyarakat hingga pelayanan publik. "Kuning sudah ada aktivitas digital tapi belum semua terpenuhi. Nah suatu hari berharap ada desa hijau yang semua elemennya berbasis digital. Komunikasi, pelayanan publik, infrastruktur, perdagangan digital. Aplikasinya hadir semua," kata dia.

Untuk kategori merah, pihaknya akan berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan swasta untuk menghadirkan infrastruktur internet. Adapun pada kategori kuning yang sudah tersedia jaringan internet, akan diturunkan pakar untuk melatih masyarakat agar berperilaku digital.

"Nanti ada CEO-CEO BUMDes untuk mengedukasi. Akan berkolaborasi dengan swasta," katanya.

Selanjutnya, pemerintah akan mencarikan pasar untuk menyerap potensi-potensi di desa. "Dulu, usaha di desa didirikan, tapi pasarnya enggak ada. Jadi masyarakat kebingungan sendiri ketika tidak tahu harus menjual produknya ke mana. Kalau sekarang dibalik," kata dia.

Terkait BUMDes, dia mengakui belum semua desa di Jawa Barat memilikinya. Dari 5.312 desa, terdapat 14,1% yang belum memiliki. "Ada 16,4% yang ada BUMDes, tapi masih pembentukan. Yang sudah punya sekitar 60%-an, dari jumlah itu juga ada 20% BUMDes yang tidak berjalan," katanya. (X-15)