Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
HIMPUNAN Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) melakukan deklarasi untuk mendukung pasangan calon Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Deklarasi yang dihadiri perwakilan nelayan dari seluruh Indobesia tersebut digelar di Stadion Maulana Yusuf Kota Serang, Senin (11/3).
Dalam membuka deklarasi Ketua Umum HNSI, Yussuf Solichien, meminta agar ke depan sektor perikanan lebih diperhatikan.
"Nelayan Seluruh Indonesia mendukung pasangan nomor satu karena puas dengan kinerja nya secara menyeluruh. Tapi yang perlu dievakuasi sektor perikanan dan kelautan, menteri nya kedepan harus benar benar bisa mensejahterakan nelayan, memiliki visi yang benar tentang kelautan," ujar Yussuf Solichien.
Dia juga mengevaluasi kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan selama 4 tahun terakhir yang belum memberikan kebijakan yang tepat untuk nelayan Indonesia.
"Sekarang kapal kapal pencuri sudah pada takut masuk. Tapi kapal kapal dalam negeri dibatasi hanya 200 Gros ton. Kapasitas segitu hanya bisa di laut Indonesia, kita perlu keluar dari zona laut Indonesia. Kalau perlu 1000 GT harus diberikan izin untuk memanfaatkan sumber daya alam tadi," ungkapnya.
Yussuf Solichien juga menyorori lambatnya izin kapal yang keluar. Dia mengaku sudah berkali kali datang ke KKP untuk meminta izin kapal lebih dipercepat.
"Kadang sampai 3 bulan belum keluar. Idealnya 15 hari sudah harus keluar," pintanya.
Dia mengatakan fungsi nelayan bukan hanya memafaatkan hasil laut Indonesia yang melimpah, melaikan menjadi mata dan telinga untuk menjaga laut dan perbatasan.
"Nelayan jangan dibuat hanya jago kandang karena batasan tonase penangkap ikan. Kapal Indonesia kalau perlu menguasai lautan lepas," harapnya.
Baca juga: Dua Nelayan Sibolga Tertangkap Penyalahgunaan Narkoba
Selain itu dia memiliki usulan untuk perikanan ke depan .
"Usulan HNSI untuk budidaya diberikan subsidi pakan obat dan benih. Karena sekarang ini pembudidaya mengeluhkan semua serba mahal. Usul lainnya presidwn segera menerapkan 21 Mei sebagai Hari nelayan," ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan mengatakan untuk usulan 21 Mei sebagai hari nelayan masih terus digodok.
"Sudah masuk ke meja presiden, tinggal menentukan tanggal yang pas," katanya.
Luhut juga berharap nelayan terus bisa menikmati kekayaan alam Indoneisa untuk kesejahteraan. Nelayan diharapkan menggunakan kapal tangkap dengan ukuran lebih besar agar nelayan Indonesia bisa mencari ikan dengan leluasa. Dengan demikian, nelayan tidak hanya mencari ikan di laut Indonesia, tetapi juga sampai ke laut lepas.
"Ayo kita bangun Indonesia lebih baik. Jangan termakan berita hoaks dan fitnah karena itu dilarang semua agama," tutup Luhut. (OL-3)
SEORANG nelayan Petaling Kabupaten Bangka diterkam buaya saat memancing ikan di sungai Limbung, Selasa (10/2) malam. Korban ditemukan menyangkut di jaring ikan, Rabu (11/2) pagi.
Pemkab Indramayu mengalokasikan pembayaran premi asuransi untuk 1.000 nelayan.
Cuaca ekstrem tersebut berupa hujan deras yang diikuti dengan angin kencang. Kondisi tersebut bisa menimbulkan terjadinya gelombang tinggi yang berbahaya untuk nelayan
Kecurigaan nelayan muncul ketika RMM menolak memberikan uang panjar untuk pembelian bahan bakar kapal dengan alasan pembayaran akan dilakukan setelah kegiatan memancing selesai.
Kondisi tersebut menyebabkan kapal yang baru kembali melaut harus menunggu hingga delapan jam hanya untuk menurunkan hasil tangkapan.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menyoroti kondisi overkapasitas kapal di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara.
Pada tahun 2025, RPJMD Provinsi Banten menetapkan delapan target dari sembilan indikator makro.
Diduga karena kurangnya kehati-hatian pengemudi, bus hilang kendali dan menabrak bagian belakang truk yang berada tepat di depannya.
Puncak HPN 2026 di Banten menegaskan pentingnya peran pers sebagai penjaga kualitas informasi di era digital dan AI.
Ketua BAZNAS Kota Tangsel Mohamad Subhan mengutarakan sinergi antar-lembaga zakat menjadi kunci dalam menggali potensi zakat secara optimal, khususnya di Provinsi Banten.
Musda ke-VIII Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Banten resmi ditutup dan menandai babak baru kepemimpinan organisasi kepemudaan di Tanah Jawara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved