Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
DAFTAR pemilih tetap yang memiliki hak suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 ini di Kabupaten Pesisir Selatan tercatat sebanyak 329.864 jiwa.
Namun sebanyak 2.965 jiwa hingga saat ini belum memiliki KTP elektronik (KTP-e) atau belum melakukan perekaman.
"Sebelumnya data yang didapat dari KPU berjumlah 8.367 jiwa yang belum memiliki KTP-e namun sekarang hanya 2965 jiwa yang belum karena telah melakukan perekaman sebagian," kata Sekretaris Disdukcapil Pessel, Masril, Senin (4/3).
Menurutnya, kendala dalam melakukan perekaman KTP-e disebabkan kurangnya tingkat kepedulian masyarakat untuk melakukan perekaman KTP-e. Padahal, untuk perekaman bagi masyarakat pihaknya telah menyediakan pelayanan di setiap kecamatan.
"Bahkan untuk mempermudah pelayanan Pemkab telah menyediakan UKL di setiap kecamatan," ujarnya.
Baca juga: Bawaslu Jabar Instruksikan Cek KTP-E WNA
Ditambahkannya, sejauh ini pihaknya akan terus berupaya dalam memaksimalkan layanan. Salah satunya melalui UKL serta nanti ia akan melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat.
"Selain itu juga giat melakukan sosialisasi dan aksi menjemput bola ke bawah. Serta kita juga telah menyediakan UKL di sekolah-sekolah SMA, SMK dan MA di setiap kecamatan guna memaksimalkan perekaman," ujarnya.
Masril menambahkan, saat ini pihaknya telah memiliki bahan yang cukup untuk keperluan percetakkan KTP masyarakat. Pihaknya juga telah menyediakan stok blangko sebanyak 40 ribu keping.
"Untuk itu kita mengimbau kepada masyarakat yang belum memiliki KTP untuk mengambil belangko KTP Asli atau melakukan perekaman segera," bilangnya. (OL-3)
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved