Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KEJAKSAAN Negeri Kabupaten Sidoarjo menyediakan ruang pelayanan hukum dan fasilitas video conference bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan atau konsultasi hukum dengan jaksa.
Inovasi pelayanan hukum Kejari Sidoarjo ini dilakukan dalam rangka pencanangan zona integritas sebagai wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.
Seluruh jaksa di lingkungan Kejari Sidoarjo sudah menandatangani pakta integritas untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani ini.
Melalui inovasi ini masyarakat yang ingin membutuhkan pelayanan hukum atau bertemu jaksa, cukup dilakukan di ruang pelayanan hukum yang disediakan. Atau bisa menggunakan fasilitas video conference yang disediakan di lobi kantor Kejari Sidoarjo, apabila jaksa yang dicari tidak bisa menemui secara langsung.
Terobosan baru ini dilakukan agar tidak terjadi perbuatan tercela seperti suap atau korupsi. Maka di tempat pelayanan hukum tersebut juga dipasang sejumlah closed circuit television atau CCTV.
"Video conference ini hanya alternatif, masyarakat tetap bisa menemui jaksa namun hanya dilakukan di ruang pelayanan hukum. Ini untuk mencegah kemungkinan terjadinya perbuatan tercela," kata Kepala Kejari Sidoarjo Budi Handaka, Kamis (21/2).
Baca juga: Kejari Depok Tangkap Terpidana Korupsi Dana BOS
Selain ruang pelayanan hukum dan fasilitas video conference, di ruang lobi Kejari Sidoarjo juga dilengkapi dengan ruang laktasi bagi ibu menyusui. Sementara bagi para perokok juga sudah disediakan smoking area di taman kecil depan Kejari Sidoarjo.
Pelayanan baru di lingkungan Kejari Sidoarjo ini disambut baik warga karena akan memudahkan warga yang membutuhkan pelayanan hukum atau mencari keadilan. Inovasi pelayanan di Kejari Sidoarjo ini bisa menciptakan pelayanan hukum yang transparan dan bersih dari korupsi.
"Saya mewakili warga menilai pelayanan baru ini memudahkan kita untuk menyampaikan persoalan hukum dengan jaksa," kata Kepala Desa Balongtani Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Abdul Muntholib.
Pencanangan zona integritas sebagai wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani ini adalah program nasional yang juga dilakukan di instansi pelayanan publik atau penegak hukum lain. (OL-3)
Berkat kolaborasi tersebut, Bapenda Kabupaten Bekasi sepanjang 2024 berhasil menagih pajak mencapai Rp83 miliar
Presiden Prabowo Subianto meneken Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
TNI tidak boleh masuk ke dalam substansi penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, karena itu bukan tugas dan fungsinya.
Keterlibatan TNI dalam pengamanan kejaksaan hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu. Bukan sebagai pengamanan yang bersifat rutin atau melekat setiap hari.
Penempatan jumlah prajurit TNI bakal menyesuaikan kebutuhan masing-masing satuan kejati dan kejari.
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto merespons soal kebijakan pengamanan oleh prajurit TNI untuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved