Penggunaan Bahasa Daerah di Pemerintah Jateng Sudah Berlangsung

PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah sudah cukup lama lakukan perlundungan dan merawat bahasa daerah. Bahkan sejak 2014,

Gubernur Ganjar Pranowo mengintruksikan satuan perangkat kerja daerah di lingkungah Penrov Jateng dan pemerintah daerah se-Jateng setiap hari Kamus menggunakan Bahasa Jawa.

Pemantauan Media Indonesia satu hari dalam sepekan seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak menggunakan seragam dinas. Dari staf hingga pejabat terlihat menggunakan pakaian adat daerah yang ada di Jawa Tengah seperti blangkon, ikat kepala, baju hingga bawahan menggunakan jarik (kain tanpa jahitan).

Tidak hanya dalam berbusana, para aparatur sipil negara (ASN) dan tamu pada setiap hari Kamis berbahasa Jawa sesuai dengan dialeg masing-masing daerah seperti bahasa Banyumasan, Tegal, Surakarta atau dialeg lainnya. Bahasa jawa juga digunakan baik dalam berkomunikasi dengan sesama pegawai maupun dalam acara seremonial yang dilaksanakan pada hari itu.

Penggunaan busana dan bahasa daerah sebagai bahasa komunikasi setiap Kamis yang sudah diterapkan sejak 2014, atau beberapa bulan sejak Ganjar Pranowo dilantik sebagai Gubernur Jateng pada 23 Agustus 2013 lalu.

Gubernur Ganjar Pranowo menguntruksikan penggunaan Bahasa Jawa tersebut sesuai dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Tengah Nomor 430/9525 tertanggal 7 Oktober 2014 tentang Penggunaan Bahasa Jawa untuk Komunikasi Lisan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jateng.

"Penggunaan Bahasa Jawa kembali digalakkan untuk menjaga dan memelihara kelestarian bahasa, sastra serta aksara Jawa yang menjadi faktor penting untuk peneguhan jatidiri daerah dan masyarakat Jawa Tengah," kata Ganjar Pranowo.

Penggunaan Bahasa Jawa di lingkungan Pemprov Jateng dan pemerintah kabupaten/kota, lanjut Ganjar, sekaligus untuk menyelaraskan fungsi bahasa, sastra dan aksara Jawa dalam kehidupan masyarakat yang sejalan dengan arah pembinaan Bahasa Indonesia.

Baca juga: Perkuat Perlindungan Bahasa Daerah

Pemerintah daerah ditugaskan untuk membina dan melindungi bahasa ibu, ujar Ganjar, yaitu Bahasa Jawa. Penggunaan Bahasa Jawa juga untuk mengenali nilai-nilai estetika, etika, moral serta spiritual yang terkandung dalam budaya Jawa, sehingga dapat didayagunakan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional.

"Maka saya menginsruksikan jajaran SKPD, bupati/walikota dan pimpinan BUMD untuk menggunakan bahasa Jawa setiap Kamis di lingkungan kerja masing-masing," imbuhnya.

Namun bukan berarti semua menggunakan bahasa Jawa pada hari itu. Menurut Ganjar Pranowo, tata naskah dinas yang diterbitkan tetap menggunakan Bahasa Indonesia dan untuk acara resmi dan kedinasan atau seremonial yang diselenggarakan pada Kamis dapat menggunakan Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Jawa.

Penggunaan Bahasa Jawa, sudah diatur pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jateng No. 57/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 9/2013 tentang Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa yang kemudian diundangkan per 22 Agustus 2014. (OL-3)