Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
PASCAMEKAR dari Kabupaten Padang Pariaman 10 tahun silam, Kabuapaten Kepulauan Mentawai masih bergelut dengan ketertinggalan dalam banyak bidang.
Persoalan transportasi atau aksesibilitas dan komunikasi menjadi biang utama mengapa Mentawai hari ini satu dari 3 daerah status tertinggal di Sumbar. Dua kabupaten lainnya adalah Solok Selatan dan Pasaman Barat.
"Padahal Mentawai merupakan salah satu daerah tertinggal di Sumatra Barat yang memiliki potensi kepulauan wisata bahari yang hebat, ombak surfing, perikanan dan keindahan suasana pulau-pulau yang indah," terang Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit, Kamis (7/2).
Nasrul Abit menjelaskan lebih lanjut bahwa dirinya ditugasi Gubernur Sumbar tentang 3 daerah tertinggal agar cepat keluar dari kategori daerah tertinggal. Ia juga ditugasi memajukan sektor pariwisata di daerah tersebut.
Menurutnya, percepatan pembangunan Kepulauan Mentawai memang mesti dimulai dari pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan dan pelabuhan untuk daratan.
"Karena persoalan mendasar Pemkab Mentawai terkendala akses tranpotasi jalan dalam memberikan pelayanan dan memotivasi masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan," ungkapnya.
Baca juga: Pemerintah Antisipasi Gempa Megatrust Mentawai
Kemudian masuk pada pelaksanaan pembangunan pelayanan dasar, pengadaan air bersih, penerangan listrik, perumahan, pelayanan kesehatan dan pendidikan.
"Berikutnya pembangunan infrastuktur telekomunikasi karena sulitnya kegiatan komunikasi antar pulau dimana masih banyak daerah tidak terkoneksi jaringan. Karena diketahui percepatan pembangunan daerah cendrung didukung oleh kelengkapan sarana dan prasana komunikasi," ujarnya.
Nasrul Abit juga menyatakan, saat ini telah ada konsep pembangunan jalan Transmentawai, yang telah berjalan secara bertahap, sepanjang 393 km. Saat ini jalan Transmentawai yangsudah berjalan sepanjang 63 km.
Di Siberut juga direncanakan pembangunan lintas barat sejauh 183 km untuk membuka ketelesolasian daerah yang juga nanti bertumpu pada pelabuhan Labuah Bajau.
"Pelabuhan Labuhan Bajau, selain membuka akses pelabuhan dengan nias, juga mendekatkan akses trans laut dengan pelabuhan teluk bayur di Kota Padang," bilang Nasrul.
Dia menambahkan, nantinya juga pembanguan pelabuhan terbang transportasi udara di Siberut dalam mendukung kemajuan pariwisata pemkab Kepulauan Mentawai pada lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK Mentawai).
"Barulah setelah itu kita bicara pengembangan ekonomi kegiatan masyarakat, apakah sapi, pertenakan, pertanian, perkebunan. Ada pisang, sagu dan keladi yang dapat diproduksi masyarakat sebagai kebutuhan dan termasuk kegiatan pendukung kepariwisataan," papar Nasrul.
Jika semua infrastruktur jalan dan transportasi dapat diselesaikan, dia mengatakan, tentu pelayanan sosialisasi kebencanaan dan penyiapkan masyarakat kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana akan lebih mudah untuk dijangkau, jemput bola.
Sementara itu Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet, juga menyebutkan, saat ini pembangunan Kepulauan Mentawai mulai memperlihatkan kemajuan di beberapa sektor.
"Arah pembangunan sudah semakin jelas untuk mengeluarkan Mentawai keluar dari daerah tertinggal dan sejajar dengan kabupaten lainnya di Sumatra Barat," dia bertekad. (OL-3)
PT Kereta Api Indonesia II Sumatera Barat (Sumbar) mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas di sekitar jalur rel, termasuk kegiatan menunggu waktu berbuka puasa atau ngabuburit.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved