Menteri LHK Pimpin Rakor Rehabilitasi Lahan dan Banjir di Sulsel

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya Bakar memimpin Rapat Koordinasi Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan Penanggulangan Banjir Tanah Longsor di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019.

Rakor digelar setelah terjadinya bencana banjir dan longsor di wilayah Sulawesi Selatan yang menelan puluhan korban jiwa. Menteri Siti mengatakan daerah aliran sungai (DAS) harus dilihat secara utuh sebagai lanskap.

"Jadi hari ini saya datang untuk melihat bagian hulu, sebab informasi yang beredar penyebab utama banjir ini salah di hulu DAS, dan setelah itu saya minta analisis dan datanya," kata Menteri Siti, Jumat (1/2).

Berdasarkan data, dari 303 ribu hektare lahan di wilayah aliran sungai sebanyak 103 ribu hektare merupakan lahan tanaman pertanian satu musim.

"Sehingga agak rawan. Meski sebenarnya sudah diantisipasi Bapak Presiden Jokowi, untuk melakukan rehabilitasi lahan besar-besaran," imbuhnya.

Meski demikian, semua harus kerja keras, dan mengubah cara berpikir aparat untuk melihat DAS sekaligus mengupayakan anggarannya.

"Gak boleh hanya lihat anggaran APBN saja, karena ada juga kewajiban-kewajiban pemegang izin untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan. Itu juga akan kita intensifkan. Kalau perbandingan lahannya 200 ribu hektare se-Indonesia, untuk tahun ini kita dukung dengan dana perizinan itu sebenarnya bisa 400 ribu hektare," terangnya.

Baca juga: KLHK Targetkan Rehabilitasi Lahan 207.000 Hektare

Untuk Gowa, sejak 2015, Menteri Siti mengaku melihat kerusakan hutan dan khawatir lantaran ada pembangunan di sloping zone, di lereng.

"Waktu itu, saya minta unit konservasi perhatikan Malino, Gowa, karena saya sangat khawatir. Karena Malino memang lagi membangun sebagai wilayah wisata, jaraknya juga gak jauh dari Makassar," ungkapnya.

Maka langkah yang diambil untuk penyelamatan, yakni penanganan kembali lahan semusim menjadi annual plant dan penataan ulang penanamannya, jika memungkinkan harus ada hutan sosial.

Ia juga menambahkan, untuk Indonesia selama periode 2016-2018, kejadian banjir dan longsor sudah di atas 40 kali per tahun. Dapat dikatakan intensitas bencana alam tinggi. Sehingga memang dibutuhkan membangun forest management unit, yang dinamakan kesatuan pengelolaan hutan (KPH).

"Ini di Sulsel sudah bagus," pungkasnya.(OL-5)