Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PEMERINTAH Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat mengelola anggaran sebesar Rp1,4 triliun untuk melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan pada 2019.
Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati telah menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2019 kepada organisasi perangkat daerah (OPD) setempat pada Senin (21/1).
Faris yang ditemui di Waisai, Selasa (22/1), mengatakan, OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menjalankan program-program kerja yang telah direncanakan demi kesejahteraan masyarakat.
"Total nilai DPA Kabupaten Raja Ampat tahun ini sebesar Rp1,4 triliun yang digunakan untuk menjalankan program-program demi kesejahteraan masyarakat," katanya.
Baca juga: Operasional Kapal Wisata di Raja Ampat Diatur
Dia meminta agar dalam menjalankan program-program kerja OPD dilingkungan pemerintah kabupaten Raja Ampat tidak mengabaikan aturan-aturan yang berlaku.
Selain itu, kepada pimpinan OPD juga harus proaktif melakukan pengendalian dan pengawasan pada unit kerja masing-masing agar program pembangunan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.
Setiap program kerja yang di jalankan oleh OPD juga harus jelas, dan langsung bersentuhan dengan masyarakat sehingga dapat mewujudkan visi dan misi daerah yakni gerakan pembangunan pariwisata dan ekonomi masyarakat.
"Bekerja dengan jujur, utamakan kepentingan masyarakat dan hindari permasalahan yang berkaitan dengan proses hukum," harapnya. (OL-7)
Polres Sorong Selatan membagikan masker dan bendera merah putih kepada warga miskin di Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Maybrat dalam rangka HUT RI ke-75.
Dukungan diberikan Muhamad Mardiono saat menghadiri Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) III DPW PPP Papua Barat, di Manokwari, Papua Barat.
Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Mansinam II 2024-2025 digelar dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak yang digelar November mendatang.
Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 25 indikator yang dihitung dari sedikitnya 73.256 kelurahan/desa di 36 provinsi.
SALAH satu lembaga pemantau pemilihan, DEEP, tidak mendapat izin dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat untuk memantau kegiatan Pilkada 2024.
SEBANYAK 3.100 warga di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, telah dievakuasi menuju Jayapura menggunakan pesawat Hercules yang merupakan bagian dari misi kemanusiaan TNI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved