Proses pembersihan tiang monorel mangkrak di Jakarta resmi dimulai. Pemprov DKI Jakarta telah menyusun jadwal ketat agar monumen mangkrak yang telah berdiri di jantung ibu kota selama 20 tahun ini segera rata dengan tanah.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan proses pembongkaran 98 tiang monorel di sepanjang Jalan HR Rasuna Said akan memakan waktu selama 98 hari atau sekitar tiga bulan. Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo, menyatakan pengerjaan yang dimulai hari ini, Rabu (14/1), diestimasi menyelesaikan satu tiang per hari untuk meminimalisir gangguan lalu lintas di kawasan pusat bisnis tersebut.
Target Pengerjaan: 98 Hari untuk 98 Tiang
Dinas Bina Marga DKI Jakarta menetapkan target ambisius namun realistis dalam proses eksekusi ini. Berikut adalah rincian target waktunya:
- Durasi per Tiang: Estimasi 1 hari untuk pembongkaran 1 struktur tiang beton.
- Total Durasi Fisik: 98 hari kalender khusus untuk perataan tiang.
- Target Penataan Kawasan: Seluruh area Rasuna Said (termasuk trotoar dan jalan) ditargetkan rampung sepenuhnya pada September 2026.
Biaya dan Alokasi Anggaran
Gubernur Pramono Anung mengklarifikasi simpang siur anggaran yang sempat disebut mencapai Rp100 miliar. Berikut fakta anggarannya:
| Komponen Pekerjaan | Nilai Anggaran |
|---|---|
| Pembongkaran 98 Tiang Fisik | Rp254 Juta |
| Penataan Pedestrian, Jalan, & Taman (1 Tahun) | Rp100 Miliar |
Rekayasa Lalu Lintas di Kuningan
Untuk mendukung kelancaran proyek, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menerapkan skema window time dan rekayasa lalin:
- Waktu Pengerjaan: Dimulai pukul 08.30 WIB (setelah puncak macet pagi) dan dioptimalkan pada malam hari.
- Penutupan Jalur: Penutupan dilakukan secara situasional pada jalur lambat di sisi timur Jalan HR Rasuna Said (arah Mampang).
- Dampak: Pembongkaran ini dikaji dapat mengurangi kepadatan di Rasuna Said sebesar 14% hingga 18% setelah jalan diperlebar.
Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa langkah ini diambil setelah berkonsultasi dengan KPK dan Kejaksaan Tinggi untuk memastikan status aset milik PT Adhi Karya tersebut tidak menyalahi aturan hukum saat dibongkar oleh Pemprov. (E-3)
