Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
JUMLAH koperasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, saat ini mencapai 1.000 lebih, namun yang aktif baru sekitar 800 koperasi, sementara sekitar 300 lainnya tidak aktif.
Kondisi itu menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bekasi agar koperasi dapat berperan optimal sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Endin Samsudin saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Bekasi di Jababeka, Rabu (7/1).
Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi sekaligus penguatan peran koperasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
"Saya minta tadi kepada pengurus terpilih nanti, yang 300 koperasi itu bisa diaktifkan kembali. Ini penting karena potensi kita sangat besar," ujar Endin dalam keterangannya.
Ia menekankan, Kabupaten Bekasi memiliki kekuatan ekonomi luar biasa dengan keberadaan sekitar 7.000 perusahaan. Apabila satu perusahaan saja dapat bersinergi dengan satu koperasi, kata dia, akan berdampak sangat signifikan bagi penguatan ekonomi masyarakat.
"Bayangkan kalau satu perusahaan saja bermitra dengan satu koperasi, itu sudah luar biasa. Ini saya harapkan menjadi program kerja ke depan bagi pengurus Dekopinda yang baru," tegasnya.
Sekda juga menyampaikan komitmen pemda untuk mendukung kelembagaan koperasi, termasuk kemungkinan penyediaan kantor sekretariat Dekopinda melalui mekanisme pinjam pakai atau pemanfaatan aset daerah yang memungkinkan.
"Nanti kita bicarakan, mungkin kita carikan kantor yang bisa dimanfaatkan. Melalui dinas terkait, saya minta untuk difasilitasi," jelasnya.
Lebih lanjut, Endin menilai kolaborasi antara pemda dan Dekopinda sangat strategis, terlebih dengan hadirnya Koperasi Merah Putih yang berada di bawah naungan Dekopinda.
Ia juga mengatakan, adanya program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilainya sebagai peluang besar untuk meningkatkan skala usaha dan daya saing koperasi di daerah.
"Dengan adanya program strategis nasional seperti MBG, itu salah satu peluang untuk meningkatkan usaha koperasi. Tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan baik," urainya.
Sementara itu, Ketua Dekopinda Kabupaten Bekas, Toto Iskandar menegaskan, musda kali ini mengangkat isu-isu strategis nasional, salah satunya terkait pencanangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) oleh Presiden RI.
"Musda hari ini membawa isu strategis, salah satunya adalah program nasional Koperasi Desa Merah Putih. Kami di Dekopinda akan bahu membahu bersama Dinas Koperasi untuk memberikan pengarahan kepada para pengurus KDMP agar segera berkoordinasi dengan Dekopinda dan pemerintah daerah," ujar Toto.
Ia menyampaikan, langkah awal yang menjadi fokus Dekopinda ke depan ialah mendorong percepatan pembangunan gerai dan kantor Koperasi Desa Merah Putih di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi agar koperasi desa dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menjawab tantangan terbesar koperasi, Toto mengakui persoalan digitalisasi dan regenerasi masih menjadi pekerjaan rumah utama. Menurutnya, selama ini koperasi masih kerap dipersepsikan sebagai lembaga ekonomi yang dikelola oleh kalangan usia lanjut.
"Tantangan terbesar saat ini adalah digitalisasi. Koperasi sering dianggap hanya untuk orang-orang yang sudah sepuh. Padahal ke depan, koperasi harus diisi oleh kaum muda atau generasi Z agar koperasi layak diperhitungkan dan mampu bersaing dengan perusahaan swasta maupun BUMN," tegasnya.
Untuk itu, Dekopinda Kabupaten Bekasi akan berkoordinasi intensif dengan Dinas Koperasi dan UKM guna mendorong keterlibatan generasi muda sebagai anggota sekaligus penggerak koperasi. (AK/I-1)
Dukungan konkret dari pemerintah yang begitu besar pada koperasi saat ini dapat memberikan manfaat lebih luas.
Kemenkop melalui LPDB telah memutuskan untuk menetapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan terhadap koperasi-koperasi yang terdampak bencana.
Pengembangan tebu berskala luas ini diharapkan dapat memperbaiki struktur pasokan bahan baku gula domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Pengelolaan SPBU nelayan berbasis koperasi desa ini merupakan langkah revolusioner dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Kemenag dan Kemenkop UKM menandatangani nota kesepahaman (MoU) sebagai langkah strategis untuk membangkitkan dan memperkuat ekonomi umat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved