Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPRD DKI Jakarta Khoirudin menilai pelayanan kesehatan mudah lebih penting daripada pergantian nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi RS Royal Batavia.
"Kalau nama, bukan esensi. Masalah yang penting adalah layanannya," kata Khoirudin di Jakarta, Rabu (27/8), menanggapi wacana pergantian nama 10 RSUD di Jakarta menjadi RS Royal Batavia.
Perubahan nama, kata Khoirudin, bukanlah hal yang esensial atau mendasar, karena yang dibutuhkan warga adalah layanan kesehatan gampang dan terjangkau.
Meskipun demikian, Khoirudin tidak mempermasalahkan pergantian nama RSUD, asalkan dibarengi dengan pergantian pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Untuk itu, ia berharap agar semua warga Jakarta yang ber-KTP Jakarta dapat terlayani dan wajib dilayani. Karena kewajiban negara memberikan layanan kesehatan setelah masyarakat membayar pajak.
"Saya berharap tidak dipersulit. Cukup dengan KTP masyarakat terlayani. Itu intinya. Jika itu tidak bisa dilakukan, buat apa ganti nama? Ganti nama mestinya dengan pelayanan yang beda, yang lebih mudah dan lebih bagus," papar Khoirudin.
Pada kesempatan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bakal mengganti nama (rebranding) 10 RSUD menjadi RS Royal Batavia.
"Sebab penggunaan nama RSUD menjadikan rumah sakit tersebut menjadi tidak berkembang dan cenderung dipandang sebelah mata," kata Pramono di Jakarta, Selasa (26/8).
Pramono memaparkan sebenarnya di Jakarta ada 10 rumah sakit yang sudah bisa disejajarkan dengan rumah sakit internasional. Akan tetapi, karena menggunakan nama rumah sakit daerah sehingga menjadi kurang lincah dan kurang berkembang.
Meski tidak merinci 10 rumah sakit yang dimaksud, Pramono mengatakan Pemprov DKI Jakarta secara bertahap akan melakukan penggantian nama RSUD. Pramono mencontohkan, salah satu rumah sakit terbaik di Jakarta yang bisa sejajar dengan rumah sakit bertaraf internasional adalah RSUD Tarakan. (Ant)
Terkait dukungan anggaran, politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi D mendukung segala kajian dan rencana yang memiliki dampak positif untuk masyarakat luas.
Integrasi transportasi massal Jakarta dengan wilayah seperti Bogor, Depok, dan Banten merupakan kebutuhan mendesak, mengingat tingginya mobilitas pekerja komuter.
Setiap hari, Jakarta memproduksi sekitar 8.300 ton sampah yang harus dikelola secara berkelanjutan.
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansah, menyatakan bahwa DPRD maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib mengikuti saran penyempurnaan yang diberikan oleh Kemendagri.
Husen mengimbau masyarakat membuang sampah pada tempat tersedia. Tidak mencemari lingkungan yang sudah bersih.
Yuke menyebut cuaca ekstrem diperkirakan masih terjadi hingga Januari-Februari, sehingga pengecekan tanggul, saluran air, dan wilayah rawan longsor harus dilakukan secara menyeluruh.
Pemprov DKI Jakarta tidak hanya memikirkan pemanfaatan fasilitas kesehatan saat membuat rencana pembangunan RS Royal Batavia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved