Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta terus mendalami sejumlah isu teknis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan perparkiran melalui rapat kerja bersama eksekutif.
Wakil Ketua Pansus Perparkiran Mujiyono menyebut saat ini pihaknya secara intens melakukan pembahasan dan menargetkan penerbitan rekomendasi awal pada Juli 2025.
“Masih ada tiga hingga empat kali rapat lagi sebelum kami susun rekomendasi untuk penyempurnaan regulasi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” terang Mujiyono melalui keterangannya dikutip Jumat (13/6)
Salah satu yang disoroti Pansus yakni soal peraturan perpakiran yang sudah diterapkan daerah lain, seperti halnya Kota Surabaya.
Menurutnya, Surabaya memiliki aturan yang lebih fleksibel dibanding Jakarta. Penetapan titik parkir di Surabaya bisa berubah dalam hitungan hari.
“Sementara di Jakarta baru bisa diubah setiap enam bulan,” ungkap Politikus Demokrat tersebut.
Selain itu, di Jakarta tidak ada perlindungan asuransi terhadap kendaraan yang diparkir di ruang milik jalan (on street) di Jakarta juga menjadi sorotan.
“Surabaya sudah menerapkan skema asuransi, sementara di sini belum bisa dilakukan karena terkendala regulasi,” tambah Mujiyono.
Senada, Anggota Pansus Perparkiran Francine Widjojo menyampaikan sejumlah catatan dari hasil kunjungan kerja.
Terutama terkait belum ada skema bagi hasil bagi juru parkir honorer di bawah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran.
“Skema bagi hasil belum diatur. Akibatnya, pendapatan juru parkir tidak tercatat dan mereka tidak mendapat insentif,” kata Francine.
Ia merujuk pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2010 yang hingga kini masih menggunakan sistem remunerasi.
Sementara itu, Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan skema bagi hasil dalam Pasal 5 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2015. Sebanyak 20 persen untuk juru parkir dan 10 persen untuk koordinator dari setoran bulanan.
“Jakarta perlu mengakomodasi skema ini, apalagi saat digitalisasi pembayaran parkir mulai diterapkan,” tutur Politikus PSI itu. (H-3)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi usulan dari DPRD DKI Jakarta untuk membuat kebijakan Kartu Janda Jakarta sebagai salah satu program bantuan sosial (bansos) baru.
Yuke mengatakan bahwa musibah kebakaran yang terjadi beberapa hari ini dan menyebabkan korban meninggal dunia harus menjadi pelajaran yang berharga.
Anggota DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menyatakan tindakan Satpol PP terhadap PKL dan parkir liar di Blok M sebenarnya dapat dibenarkan secara hukum, namun harus adil.
Banyak tempat olahraga yang digunakan masyarakat menengah ke bawah sehingga omzet yang didapatkan juga terbilang rendah.
Komisi E DPRD Jakarta meminta kepada Dinas Pendidikan DKI untuk segera merealisasikan 40 sekolah gratis pada tahun ajaran 2025/2026
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau meminta pejabat di lingkungan Pemprov DKI jangan hanya ahli retorika saat bencana datang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved