Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR DKI Jakarta terpilih Pramono Anung telah merencanakan program sekolah swasta gratis. Pihaknya telah memetakan sekolah mana yang akan menerima program tersebut. Namun ia belum merinci lokasi yang dimaksud.
"Ini program yang sudah direncanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bahwa negeri sudah gratis, swasta pun akan gratis tetapi tidak semua swasta," jelasnya kepada awak media di Kawasan Hutan Lindung Angkie, PIK Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (5/2).
Ia menegaskan, untuk sekolah swasta yang grade tinggi, tidak akan gratis, namun sekolah bagi penerima bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) secara bertahap akan mulai digratiskan.
"Swasta-swasta yang kaya raya ngapain digratiskan, tetapi yang menerima KJP dan sebagainya secara bertahap akan mulai digratiskan. Itu prinsipnya ya," bebernya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali memastikan perencanaan program pendidikan gratis secara khusus akan mulai dibahas pada Januari 2025.
Tentunya hal itu sesuai dengan kesepakatan antara DPRD DKI Jakarta dengan Pemprov DKI Jakarta.
“Insya Allah, kita sepakat antara kami dengan DPRD akan bahas ini sejak awal tahun anggaran 2025. Mudah-mudahan di bulan Januari sudah kita mulai bahas ini soal sekolah gratis,” pungkasnya beberapa waktu lalu. (Far/I-2)
Lahirnya gagasan ini berawal dari hasil penelaahan mendalam terhadap kebijakan fiskal daerah serta serapan aspirasi dari para pengelola institusi pendidikan.
Buku ini merekam jejak perjuangan dan kepemimpinan para pendiri sekolah swasta global di Indonesia.
PARA kepala sekolah SMK swasta yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMK Swasta Kabupaten Bandung melakukan audiensi dengan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Selasa (16/9).
“Di SPMB tahun ini, baru ada sekitar 9 hingga 10 siswa yang mendaftar,”
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengizikan sekolah negeri menerima 50 siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) atau satu kelas.
PERHIMPUNAN Pendidikan dan Guru (P2G) menyoroti kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengeluarkan peraturan mengenai menambah jumlah anak di kelas menjadi 50 siswa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved