Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEPULAUAN Seribu akan memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) apung untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan di daerah setempat.
"Kami tadi menggelar rapat bersama Pertamina Patra Niaga dan Koperasi Mina Perdana Samudra yang akan mengajukan izin pendirian SPBU apung di Kepulauan Seribu," kata Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Kabupaten Kepulauan Seribu, Endro Mukti Wibowo di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan Koperasi Mina Perdana Samudra ini tengah mengajukan perizinan baik ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan dan pihak terkait untuk perizinan pengadaan SPBU apung ini.
"Mereka, infonya mengajukan empat koordinat untuk perizinan SPBU mereka dan kami tentu mendukung mereka memenuhi kelengkapan perizinan tersebut," kata dia.
Menurut dia, sejumlah izin harus mereka kantongi seperti izin penggunaan ruang laut ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, izin agar keberadaan mereka tidak mengganggu jalur penyeberangan laut serta perizinan kepada pihak Pertamina serta pihak lainnya agar kehadiran SPBU apung ini dapat terwujud.
Ia mengatakan sebelumnya SPBU apung sudah ada di Kabupaten Kepulauan Seribu pada 2001-2022 tapi hanya bertahan selama sekitar tiga bulan saja.
Dahulu, SPBU apung ini berupa kapal yang berisi bahan bakar minyak bagi masyarakat atau nelayan lalu setelah mengisi tangki bahan bakar di darat mereka berlayar menuju koordinat yang ditentukan dan melayani kebutuhan bahan bakar masyarakat di koordinat tersebut.
"Mungkin saat itu perusahaan terkendala biaya dan lainnya," kata dia.
Menurut dia, di Kepulauan Seribu tercatat kebutuhan nelayan akan bahan bakar minyak jenis solar subsidi sebesar 3.616 kiloliter pada 2024.
"Kami tentu ingin kebutuhan nelayan ini dapat terpenuhi dengan baik dan kebutuhan masyarakat juga terpenuhi," katanya.
Ia mengatakan pada saat ini masyarakat Kepulauan Seribu yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan harus mengisi bahan bakar minyak mereka ke daerah Rawa Saba atau wilayah Kronjo Kabupaten Tangerang Banten
"Kini ada operator yang mengajukan diri dan kami melakukan pembahasan tahapan, sehingga bisa terwujud penyedia penyaluran BBM bagi masyarakat," kata Endro. (Ant/Z-6)
Kesepakatan bersama ini tidak hanya merupakan upaya penegakan hukum, tetapi juga wujud komitmen pemerintah dalam melindungi konsumen agar memperoleh BBM dan gas bumi sesuai haknya.
Pemilik Sefas Group kian menjadi sorotan publik setelah membeli seluruh SPBU Shell di Indonesia.
Pengamat energi sekaligus Founder Pri Agung Rakhmanto menyebut bisnis ritel tasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) masih prospektif di dalam negeri.
SHELL Indonesia resmi mengalihkan kepemilikan seluruh jaringan stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) di Indonesia ke perusahaan gabungan (joint venture) baru antara Citadel dan Sefas.
Pengawas Lapangan SPBU Batakan Esra mengatakan ketersediaan BBM bergantung pada pasokan dari Pertamina. Ia menduga terjadi keterlambatan distribusi dari pusat.
GUBERNUR Kalimantan Timur H Rudy Mas’ud melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Samarinda,
Kementerian ESDM meninjau dan mengevaluasi kondisi lapangan terkait tata kelola minyak mentah, serta memastikan kualitas dan kuantitas Bahan Bakar Minyak terjaga hingga ke tangan konsumen
Untuk wilayah DKI Jakarta, harga BBM Pertamax atau RON 92 menjadi Rp12.500 per liter dari yang sebelumnya Rp12.100 liter.
Pihaknya mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan kuota dan skema subsidi motor listrik 2025 secara terbuka.
Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia, yakni Iran vs Israel, kembali memunculkan kekhawatiran global.
Pertamina juga menempatkan petugas di lapangan untuk memastikan distribusi BBM dan LPG berjalan lancar.
PT Pertamina kembali menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di seluruh Indonesia mulai hari ini, Sabtu, 31 Mei 2025
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved